Infografis
Menanggapi hal tersebut, Bill menekankan perlunya kolaborasi dan inovasi, dan menyarankan bahwa menciptakan proyek-proyek yang bankable dengan kerangka kerja yang jelas akan memberikan kepercayaan yang dibutuhkan investor untuk memberikan modal pada usaha yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, Bill juga membahas hambatan besar yang masih ada dalam mempercepat transisi global menuju perekonomian rendah karbon. Secara khusus, ia mencatat bahwa ketidakpastian global—yang didorong oleh kekhawatiran inflasi, ketidakstabilan geopolitik, dan fluktuasi harga energi—telah menghambat tingkat investasi yang diperlukan untuk memenuhi target iklim internasional.
“Laju investasi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca atau penyerapan karbon jauh lebih lambat dari yang kita harapkan. Ketidakpastian dalam lingkungan global jelas berkontribusi terhadap hal tersebut, namun hal tersebut bukan satu-satunya alasan. Kita perlu mendorong lebih banyak investasi untuk memenuhi kebutuhan iklim kita," jelas Bill.
Salah satu perubahan kebijakan utama yang dianjurkan oleh Billi adalah pembentukan mekanisme penetapan harga karbon global yang kredibel. Ia menekankan peran penting yang dimainkan pemerintah dalam menyiapkan solusi berbasis pasar dengan menyediakan kerangka peraturan yang tepat.
“Jika kita ingin mempercepat transisi energi, pemerintah perlu membantu menetapkan harga karbon global,” katanya.
“Meskipun mengharapkan pajak karbon yang disepakati secara global mungkin tidak realistis, pemerintah masih dapat menggunakan pengaruhnya untuk menciptakan struktur penetapan harga karbon yang memberikan insentif bagi investasi sektor swasta dalam dekarbonisasi. Kita memerlukan sinyal yang jelas untuk memandu keputusan investasi, dan menetapkan harga karbon secara efektif akan membawa perubahan besar.”
Aspek utama dari strategi Standard Chartered adalah fokusnya pada solusi keuangan inovatif dan blended finance yang menggabungkan modal publik dan swasta untuk membuka investasi pada proyek infrastruktur dan energi berkelanjutan.
Bill menyebutkan kemitraan dengan organisasi multilateral seperti Asian Development Bank (ADB) dan World Bank merupakan hal yang penting untuk mencapai hasil yang terukur dan berkelanjutan.
Kemitraan ini telah membantu menjembatani kesenjangan pendanaan untuk proyek-proyek energi terbarukan, khususnya di negara-negara berkembang dimana persepsi risiko seringkali menghambat investasi sektor swasta.
Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Kendala Ambisius RI Soal Transisi Energi
“Kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangatlah penting jika kita ingin mencapai kemajuan yang berarti dalam pendanaan transisi energi,” kata Bill.
“Dengan memanfaatkan modal katalitik dari pemerintah atau bank multilateral, kita dapat mengurangi risiko investasi dan menjadikan proyek-proyek tersebut layak dilaksanakan.”
Bill juga menjelaskan pentingnya menetapkan standar pembiayaan global untuk proyek-proyek ramah lingkungan, dan mencatat bahwa kurangnya standarisasi menciptakan hambatan yang tidak perlu bagi investor.
Dirinya menjelaskan perlunya mekanisme penegakan hukum yang lebih ketat dan standar pelaporan yang lebih transparan untuk memastikan bahwa pendanaan proyek perubahan iklim mengalir secara efisien dan efektif.
Bill menutup diskusi dengan menekankan bahwa transisi energi merupakan tantangan jangka panjang yang memerlukan upaya berkelanjutan baik dari sektor swasta maupun publik.
Ia mendesak dunia usaha untuk tetap fokus pada dekarbonisasi, bahkan di tengah ketidakpastian global, dan meminta pemerintah menyediakan kerangka peraturan dan insentif yang diperlukan untuk mengkatalisasi tindakan sektor swasta.
