Menkeu Angkat Jempol Buat Kementerian PUPR: Dalam 10 Tahun Terakhir, Hibahkan BMN hingga Rp374,66 Triliun

Suara.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani angkat jempol untuk jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang dalam 10 tahun terakhir dinilainya kerja keras bagi pembangunan negeri ini. Anggaran yang disedikan pemerintah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat bermanfaat bagi masyarakat.

"Dalam 10 thn terakhir, Kementerian PUPR telah menghibahkan Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp374.66 triliun kepada lembaga pendidikan, masyarakat, pemerintah daerah, dan diserahgunakan juga kepada kementerian, yang hari ini diserahkan kepada Kementerian Pertahanan," ujarnya, dalam Serah Terima Barang Milik Negara Kementerian PUPR bertema "Uang Kita Sigap Membangun Negeri", Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Menurut Menkeu, uang yang dikumpulkan negara dari pajak, diberikan kembali kepada masyarakat.

"Para penerima manfaat dimohon untuk mampu menjaga barang-barang yang dihibahkan ini dengan baik, agar bisa memberi manfaat juga bagi masyarakat. Mohon digunakan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Zainal Fatah mengatakan, hari ini, Kementerian PUPR menyerahterimakan BMN senilai Rp 19,26 triliun.

"Ini tentu harus disampaikan kepada publik, segera setelah serahterima dilakukan pada para penerima manfaat. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah secara berkesinambungan, agar tetap konsisten, seperti tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Adapun BMN yang telah diserahkan Kementerian PUPR kepada para penerima manfaat, antara lain terdiri dari BMN untuk bidang sumber daya air, embung, infrastruktur berupa jalan nasional kolektor, jalan arteri, jalan daerah, jembatan gantung, hingga asrama bagi fasilitas-fasilitas pendidikan.

Adapun jumlah keseluruhan BMN yang diserahkan lebih dari 84 persen, mencakup bidang Cipta Karya dan Perumahan.

Ia menyebut, BMN dari Ditjen Sumber Daya Air berupa bangunan radar cuaca dan sistem perangkatnya, dan bangunan gedung kantor senilai Rp113,99 miliar, BMN dari Ditjen Bina Marga berupa downgrade jalan nasional kolektor, arteri, hasil pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah (IJD) dan jembatan gantung senilai Rp2,79 triliun.

Selain itu, BMN dari Ditjen Cipta Karya berupa jaringan air minum, pembangunan TPA, Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Pasar, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan peningkatan kualitas permukiman kumuh senilai Rp9,53 triliun, dan Ditjen Perumahan berupa rumah susun, rumah khusus, PSU Jalan, dan meubelair senilai Rp6,82 triliun.