Suara.com - Pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal mengubah struktur kementerian. Salah satunya, berhembus kabar membentuk Kementerian Koordinator khusus Infrastruktur.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tidak tahu menahu soal pembentukan Menko Infrastruktur. Pasalnya, menurut dia, kebijakan kementerian baru tergantung dari sebuah pemimpin.
"Terkait Menko Infrastruktur saya kira sekali lagi, yang namanya organisasi itu vehicle untuk manajemen. Jadi tergantung pada pimpinan untuk membentuk," ujar Basuki di Kantornya, Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Dirinya tak terlalu mempermasalahkan adanya kementerian baru atau memecah Kementerian PUPR jadi dua. Asalkan, kebijakan itu, justru membuat pembangunan infrastruktur lebih terstruktur.
"Maka makin banyak, Pak Menterinya kan juga koordinatornya mesti life span-nya juga harus, yang tadi yang 4 mungkin jadi 6. Karena Kementeriannya dari 34 ke 54, belum final kan? Belum tahu saya. Tapi ini organisasi saya kira masih bisa," jelas dia.
Terkait pemerintahan akan lebih efektif dengan adanya Kementerian baru, Basuki mengaku tidak bisa mempoyeksikan. Sebab, hal itu tergantung dari sosok yang memimpin kementerian baru tersebut.
"Saya kira ya tergantung Menko-nya nanti. Sekarang kalau Bapak ibu bandingkan antara Menko Marves, Menko PMK, Menko Perekonomian kan levelnya sama semua," pungkas dia.
