Suara.com - Pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto yang dilantik beberapa waktu lalu tengah menjadi sorotan publik. Prabowo dinilai punya mental komando untuk mengurusi jumlah menteri dan wakil menteri yang cukup besar.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S. Damanhuri menyatakan untuk menjaga efektivitas kerja kabinet yang besar tersebut, Dia menuturkan bahwa perlu ada skema insentif dan disinsentif yang jelas sebagai hadiah dan sanksi (reward and punishment) bagi kinerja masing-masing pejabat dan lembaga yang menjadi tanggung jawab mereka.
“Bisa saja banyaknya menteri dan wakil menteri dengan sistem komando yang jelas, dengan regulasi, dengan insentif dan disinsentif kepada bukan hanya pejabat di tingkat kabinet, tapi juga sampai ke pemda (pemerintah daerah) yingkat I dan tingkat II, ya bisa saja (pemerintahan) ini efektif,” ujarnya dikutip Antara, Rabu (23/10/2024).
Menurut dia pemerintahan Prabowo cenderung berfokus pada beragam permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Saya melihat bahwa 17 program strategis Asta Cita maupun isi pidato Prabowo (saat pelantikan) itu pendekatannya lebih basic needs (kebutuhan dasar), berbeda dengan Jokowi pada 2019-2024 yang pendekatannya pembangunan infrastruktur fisik,” kata Didin.
Ia mengatakan bahwa hal tersebut terlihat dari delapan program quick win dalam dokumen Asta Cita yang menitikberatkan pada program-program sosial, pendidikan, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Dengan berbagai program dan target yang ingin dicapai, Prabowo pun menugaskan lebih dari 100 orang yang terdiri dari menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri untuk membantunya di Kabinet Merah Putih.
