Suara.com - Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto berkomitmen penuh untuk melindungi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis seperti Pertamina dan PLN.
Hal ini disampaikannya menyusul maraknya para pejabat perusahaan plat merah itu yang terkena jerat hukum.
“Kita nggak mau peristiwa-peristiwa yang menyangkut mantan Dirut Pertamina. Mohon maaf, ya, mesti kita protect ini Pertamina dan PLN. Karena kalau enggak, pasti akan jadi sasaran terus,” kata Anggito. “Mereka tidak akan bisa kerja.” kata Anggito di Yogyakarta dikutip Rabu (30/10/2024).
Wamenkeu Anggito menambahkan bahwa pemerintah menyadari pentingnya penegakan hukum dalam memberantas korupsi. Namun, penegakan hukum harus dilakukan dengan proporsional dan tidak boleh mengabaikan aspek-aspek lain yang terkait dengan kepentingan nasional.
Bahkan kata dia Prabowo sudah memanggil para petinggi Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk tidak asal dalam memproses hukum para pejabat BUMN.
“Kemarin Jaksa Agung dan kepolisian dipanggil, ‘eh yuk, kalau ada apa-apa ngomong sama saya. Jangan asal ciduk aja, jangan asal ambil-ambil itu. Pertamina, PLN, saya protect’,” tuturnya menirukan ucapan Prabowo.
Anggito juga bilang bahwa Prabowo juga sudah melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati agar jika sewaktu-waktu ada permasalahan hukum untuk mengadu ke dirinya,
“Beliau (Prabowo) itu sangat sayang sekali sama perusahaan Ibu. Jadi kalau apa-apa, kalau orang Pajak yang anu– laporin ke saya dulu, itu belum tentu salah. Itu teman-teman saya dikasih tahu," katanya.
Baca Juga: Hukum Asuransi Menurut Islam
