Suara.com - PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk (VRNA) mengumumkan penurunan laba bersih yang signifikan pada periode kuartal III 2024. Laba perusahaan hanya mencapai Rp8 miliar, turun jauh 82 persen di bawah capaian sebelumnya yang mencapai Rp47 miliar pada periode yang sama tahun lalu.
Kinerja kurang menggembirakan ini disebabkan oleh peningkatan beban operasional yang menekan margin keuntungan perusahaan.
"Laba bersih perusahaan hingga kuartal III 2024 mencapai Rp8 miliar," kata Direktur Mizuho Leasing Indonesia Andi Harjono dalam public expose di Jakarta, Jumat (27/12/2024).
pasalnya, emiten leasing yang sebelumnya bernama PT Verena Multi Finance Tbk itu mencatat beban operasional sebesar Rp340 miliar atau naik 41 persen dari Rp241 miliar di periode yang sama tahun lalu.
Meski demikian perseroan mengantongi pendapatan Rp345 miliar dikuartal III 2024, naik dari posisi Rp289 miliar di September 2023.
Sementara dari sisi aset VRNA mencatatkan pertumbuhan yang signifikan hingga sembilan bulan pertama tahun 2024. Total aset perusahaan mencapai Rp3,09 triliun, meningkat dari periode sebelumnya sebesar Rp2,7 triliun.
Dari sisi liabilitas, VRNA tercatat memiliki Rp2,3 triliun di kuartal III 2024 dari Rp2 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Disisi lain Andi juga menyoroti soal kenaikan PPN menjadi 12 persen yang diperkirakan akan semakin menekan kinerja industri pembiayaan.
"Industri rada khawatir, karena PPN dan pajak Onsen akan berdampak penjualan mobil, otomatis berdampak pada industri pembiayaan mobil," kata Andi.
Baca Juga: Mizuho Leasing Ungkap Kekhawatiran Kenaikan PPN 12 Persen dan Pajak Opsen
Pihaknya pun bersikap konservatif atas situasi ini pada 2025. Menurutnya kenaikan tarif PPN dapat berdampak pada penurunan minat konsumen untuk membeli mobil bekas, dimana segemen ini menjadi salah satu core bisnis Mizuho Leasing Indonesia.
Alhasil, konsumen cenderung sensitif terhadap kenaikan harga, terutama dalam segmen pasar yang bergantung pada kemampuan finansial menengah ke bawah.
"Kami bersikap konservatif saja untuk tahun depan," ucap Andi.
Meskipun pemerintah telah memberikan 'obat penawar' demi meredam gejolak kenaikan PPN 12 persen, Andi menilai hal tersebut perlu untuk dilihat kedepannya.
"Mesti dilihat nanti eksekusinya," kata dia.
