Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp0
Beli Rp0
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...

Fraud eFishery Berbuntut Panjang, Wamenaker Sampai Turun Gunung

Mohammad Fadil Djailani

Jum'at, 31 Januari 2025 | 17:52 WIB
Fraud eFishery Berbuntut Panjang, Wamenaker Sampai Turun Gunung
Gedung eFishery. (Ist/foto dok. SPMTN)

Suara.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengimbau agar manajemen perusahaan startup eFishery tidak lagi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas kasus dugaan pemalsuan laporan keuangan atau dugaan fraud yang dilakukan petinggi eFishery sebelumnya.

“Jadi kita sebagai pemerintah mengimbau untuk tidak adanya PHK di eFishery. Kita tetap mengimbau untuk tidak adanya PHK. Karena kan kita mau ke depan ini kita tetap ikut arahan Presiden bahwa gelombang PHK coba ditahan dulu supaya tidak ada kedua (gelombang PHK),” ujar Wamenaker Noel dikutip Antara, Jumat (31/1/2025).

Noel mengatakan bahwa kasus dugaan pemalsuan laporan keuangan atau fraud itu dilakukan di level atas manajemen. Sebagaimana diketahui menyeret petinggi eFishery sebelumnya yakni Chief Executive Officer (CEO) Gibran Huzaifah dan Chief of Product Officer (CPO) Chrisna Aditya. Sehingga, menurut Wamenaker tidak seharusnya pekerja dalam hal ini dikorbankan.

“Jadi jangan karena kesalahan manajemen kemudian buruhnya yang dikorbankan,” katanya.

Noel juga menyebut dalam pekan depan bakal menyambangi kantor eFishery untuk melakukan klarifikasi yang berkaitan dengan tenaga kerja. Sementara ihwal kabar eFishery telah melakukan PHK, ia mengusulkan agar pekerja kontrak yang terimbas PHK dapat memanfaatkan program pemerintah yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Pekerja PT Multidaya Teknologi Nusantara (SPMTN) atau eFishery Risyad Azhary mengatakan, perusahaan itu sudah melakukan PHK gelombang pertama sebanyak 100 orang karyawan yang didominasi pegawai kontrak.

“Untuk gelombang pertama ini di Januari ada 100 (orang). Itu karyawan mayoritas kontrak,” ujarnya.

Icad sapaan akrabnya pun menjelaskan bahwa pihaknya memproyeksi bakal ada PHK dengan jumlah yang lebih besar hingga berujung penutupan perusahaan untuk menghindari pembayaran hak karyawan berupa tunjangan hari raya (THR).

“Indikasinya yang kita baca juga untuk menghindari pembayaran THR gitu,” katanya.

baca juga

Sementara ditanya soal pembayaran hak karyawan berupa gaji, ia mengatakan, hingga kini perusahaan masih membayarkan kewajiban perusahaan dan tidak ada pengurangan nominal.

Sebelumnya, salah satu investor eFishery mencurigai ada masalah penyalahgunaan finansial yang terjadi di eFishery dan menuding Gibran Huzaifah dan Chrisna Aditya terlibat dalam penggelapan dana perusahaan serta penyelewengan laporan kinerja keuangan perusahaan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Cofounder eFishery Diduga Buat Dokumen Palsu dan Paksa Karyawan Terlibat untuk Kelabui Investor

Cofounder eFishery Diduga Buat Dokumen Palsu dan Paksa Karyawan Terlibat untuk Kelabui Investor

Bisnis | Jum'at, 31 Januari 2025 | 11:28 WIB

Guncangan PHK Massal! Trump Tawarkan 8 Bulan Gaji untuk 2 Juta PNS AS

Guncangan PHK Massal! Trump Tawarkan 8 Bulan Gaji untuk 2 Juta PNS AS

News | Jum'at, 31 Januari 2025 | 03:10 WIB

Danantara Harusnya Segera Diluncurkan, Ini Alasannya

Danantara Harusnya Segera Diluncurkan, Ini Alasannya

Bisnis | Kamis, 30 Januari 2025 | 14:40 WIB

Terkini

ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman

ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 20:10 WIB

Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak

Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 19:33 WIB

Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!

Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 19:00 WIB

Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika

Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 18:15 WIB

Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?

Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 18:13 WIB

Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran

Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 18:07 WIB

Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas

Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 17:55 WIB

Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa

Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 17:45 WIB

Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 16:56 WIB

Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026

Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 16:14 WIB