Anggaran Diblokir Hingga Terancam Mangkrak, IKN Bisa Jadi Kota 'Mati'

Suara.com - Nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa pemerintah Presiden Prabowo Subianto terancam disetop atau mangkrak. Hal ini, setelah adanya kabar di media sosial X yang menyebutkan tak hanya ditunda mobilisasi para pekerja ditunda hingga bulan depan.

Juru bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sekaligus Staff Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw menegaskan, pembangunan IKN di tahun 2025 ini masuk pada tahap 2.

Dalam tahap ini, akan dibangun sarana dan prasarana sektor politik mulai dari menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

"Program pembangunan IKN tahap 2 (tahun 2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028, dengan menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya," ujar Troy saat dihubungi Suara.com, Jumat (7/2/2025).

Dia melanjutkan, ada tiga sumber anggaran pembangunan IKN di tahap 2 ini yaitu APBN, KPBU, dan investasi swasta. Troy mengungkapkan, dari APBN akan menggelontorkan dana Rp48,8 triliun pada tahap 2 ini.

"Kemudian, KPBU Rp60,93 triliun, serta investasi swasta (data yang akan masuk di 2025 per Februari) sebesar Rp6,49 triliun," ungkap dia.

Anggaran IKN Diblokir

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut anggaran untuk pembangunan IKN diblokir oleh Kementerian Keuangan. Hal ini yang membuat tak ada proyek yang dijalankan pada awal tahun 2025.

"Kan anggarannya kita diblokir semua, kok tanya progres gimana sih, anggaran yang nggak ada. Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri itu progresnya," imbuh Dody.

Namun demikian, bilang dia, Kementerian PU tengah memilah anggaran. Apalagi dalam waktu dekat adanya mudik lebaran, sehingga perlu banyak persiapan infrastruktur.

Terlebih, dia menegaskan, meski diblokir, pembangunan IKN tak akan mangkrak. Dirinya akan meminta jatah ke Presiden, jika memang anggarannya kurang.

"Insha Allah (mau usul penambahan) ya kalau bisa Rp1.000 triliun kenapa tidak gitu? Kalau bisa ya ini kan tidak tahu," pungkas dia.