Suara.com - Susunan pengurus Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara baru saja diumumkan, dengan nama-nama besar seperti Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, Chapman Taylor, hingga mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, masuk dalam jajaran Dewan Penasihat. Kehadiran Thaksin dalam daftar ini menarik perhatian publik mengingat sejarah panjangnya sebagai politisi kontroversial dan taipan bisnis.
Thaksin Shinawatra adalah mantan perdana menteri Thailand yang menjabat dari 2001 hingga 2006. Sebelum terjun ke dunia politik, ia adalah seorang perwira polisi yang kemudian beralih menjadi pengusaha sukses di sektor telekomunikasi.
Perjalanan bisnisnya dimulai dari sebuah usaha kecil sebagai dealer komputer pada 1987 yang berkembang menjadi Shin Corporation, perusahaan telekomunikasi terbesar di Thailand.
Sebagai politisi, Thaksin dikenal karena kebijakannya yang pro-rakyat, terutama untuk masyarakat pedesaan. Ia memperkenalkan program-program seperti layanan kesehatan universal dan kebijakan penciptaan lapangan kerja yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Popularitasnya di kalangan masyarakat pedesaan membuatnya memenangkan pemilu dan menjadi perdana menteri.
Namun, masa jabatannya tidak lepas dari kontroversi. Perusahaannya dituding mendapat keuntungan besar dari kontrak pemerintah selama ia menjabat.
Tuduhan korupsi dan penghinaan terhadap monarki memicu demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD). Kondisi ini akhirnya memuncak pada kudeta militer pada September 2006 saat Thaksin sedang berada di luar negeri menghadiri pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.
Kasus Hukum yang Membelit Thaksin
Setelah digulingkan dari kursi perdana menteri, Thaksin menghadapi berbagai kasus hukum yang membuatnya dijatuhi hukuman penjara secara in absentia. Berikut adalah beberapa kasus utama yang melibatkan dirinya:
Kasus Saham Shin Corporation
Thaksin dituduh menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan bisnis keluarganya. Kontroversi ini bermula ketika saham keluarganya di Shin Corporation dijual ke Temasek Holdings Singapura pada 2006. Penjualan ini menuai kritik keras karena dianggap menjual aset strategis nasional kepada pihak asing. Dalam kasus ini, Thaksin juga dituding menggunakan "nominee" atau nama pinjaman untuk menguasai saham perusahaan tersebut secara ilegal.
Kasus Lotere Dua dan Tiga Digit
Antara 2003 dan 2006, Thaksin meluncurkan skema lotere dua dan tiga digit yang dinyatakan ilegal oleh pengadilan Thailand. Ia dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan dalam peluncuran skema tersebut. Komite antikorupsi menuduh bahwa aturan baru soal lotere ini digunakan untuk menyedot uang demi kepentingan partai berkuasa.
Kasus Pinjaman Exim Bank
Pada 2019, Mahkamah Agung Thailand menjatuhkan hukuman kepada Thaksin atas konflik kepentingan terkait pinjaman sebesar 4 miliar baht (sekitar Rp1,7 triliun) dari Bank Exim Thailand kepada pemerintah Myanmar pada 2004. Pinjaman tersebut diberikan dengan bunga rendah agar Myanmar membeli produk dari Shin Satellite Plc., perusahaan milik keluarga Shinawatra.
Setelah kudeta 2006, Thaksin hidup dalam pengasingan di luar negeri untuk menghindari hukuman penjara. Meskipun demikian, ia tetap memiliki pengaruh besar dalam politik Thailand melalui partai-partai politik yang mendukungnya. Pada Agustus 2023, setelah bertahun-tahun di pengasingan, Thaksin kembali ke Thailand dan menyerahkan diri ke otoritas setempat untuk menjalani hukuman penjara. Namun, hanya beberapa hari setelah itu, ia menerima pengampunan kerajaan yang memangkas hukumannya secara signifikan.
Kini, nama Thaksin muncul kembali sebagai bagian dari Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Kehadirannya bersama tokoh-tokoh global seperti Ray Dalio dan Jeffrey Sachs menunjukkan upaya Indonesia untuk menarik perhatian dunia terhadap proyek investasi strategisnya. Meski demikian, latar belakang kontroversial Thaksin tetap menjadi sorotan publik internasional.
TERPOPULER
