Infografis
Suara.com - Jajaran pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diumumkan, Senin (24/3/2025). Salah satu nama yang muncul adalah mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra.
Thaksin ditunjuk menjadi dewan penasihat Danantara. Hal ini disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani.
Nama Thaksin Shinawatra pun menjadi sorotan publik setelah masuk ke dalam struktur pengurus
Danantara.
Thaksin dipercaya membawa pengalaman luasnya di bidang politik dan bisnis, terutama dalam memajukan ekonomi Thailand selama masa kepemimpinannya.
Lantas seperti apa rekam jejak Thaksin Shinawatra yang menjadi dewan penasihat Danantara? Berikut ulasannya.
Thaksin Shinawatra adalah politisi dan pengusaha Thailand yang menjabat sebagai Perdana Menteri ke-23 Thailand dari 2001 hingga 2006.
Lahir pada 26 Juli 1949 di San Kamphaeng, Chiang Mai, Thaksin berasal dari keluarga kaya keturunan Tionghoa Hakka yang memiliki bisnis di berbagai sektor seperti properti, keuangan, dan hiburan.
![Rekam jejak mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra yang ditunjuk jadi penasihat Danantara. [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/24/64228-thaksin-shinawatra.jpg)
Karier Politik
- Memulai karier politik sebagai Menteri Luar Negeri (1994-1995) dan Wakil Perdana Menteri (1995-1997) sebelum mendirikan Partai Thai Rak Thai (TRT) pada 1998.
Baca Juga: Rosan Klaim IHSG Beranjak Naik Buntut Pengumuman Struktur Danantara
- Terpilih sebagai PM pada 2001 dengan kebijakan populisme yang fokus pada pengurangan kemiskinan melalui program dana desa, pinjaman pertanian rendah bunga, dan skema kesehatan universal 30 baht.
- Kebijakan ekonominya berhasil menurunkan kemiskinan nasional dari 21.3 persen menjadi 11.3 persen (2001-2006) dan melunasi utang ke IMF dua tahun lebih cepat.
Kontroversi dan Kudeta
- Dikudeta oleh militer pada 2006 setelah protes besar-besaran terkait tuduhan korupsi dalam penjualan saham Shin Corporation senilai $1.9 miliar tanpa bayar pajak.
Transaksi ini menuai kritik karena dianggap bebas pajak akibat celah hukum yang diduga sengaja dibuat selama masa kekuasaannya.
Penjualan ini memicu protes besar-besaran oleh Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) yang akhirnya menjadi salah satu pemicu kudeta militer pada September 2006.
