Respon Pemerintah
Pemerintah akhirnya merespon tarif impor timbal balik atau resiprokal yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dalam kebijakan itu, Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen.
Pemerintah Indonesia pun melunak dengan Presiden AS Donald Trump atas kebijakan tersebut. Bahkan, akan memberikan keistimewaan terhadap AS setelah dikenakan tarif yang begitu besar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan membuka peluang bagi AS agar bisa ikut andil dalam proyek pembangunan kilang minyak.
Dia menjeskan, dalam proyek tersebut akan menggunakan banyak bahan dari AS, sehingga impor AS ke RI bisa melonjak.
"Indonesia sendiri dalam proyek strategis nasional akan membangun beberapa proyek termasuk refinery dan mungkin salah satu komponennya kita beli dari Amerika," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/4/2025).
Kemudian, bilang Airlangga untuk meningkatkan impor ke AS, pemerintah juga akan meningkatkan impor minyak dan gas bumi (migas) dari AS. Hal ini terkuak dari paparan Airlangga dalam rapat bersama para pelaku usaha di Kantornya, hari ini.
Upaya-upaya ini, lanjut dia, bisa jadi solusi yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Jalur diplomasi dan negosiasi ini juga dilakukan dengan merombak perjanjian kerja sama Trade and Investment Framework Agreement (TIFA).
Dalam perombakan TIFA itu diantaranya, meningkatkan impor dan investasi dari AS, sekaligus pembelian migas oleh PT Pertamina (Persero).
Sebelumnya, Presiden Donald Trump menerapkan 'tarif timbal balik' AS yang akan dihadapi lebih dari 180 negara dan wilayah. Termasuk anggota Uni Eropa, hingga Indonesia berdasarkan kebijakan perdagangan barunya yang menyeluruh. Trump dan Gedung Putih membagikan serangkaian bagan di media sosial yang merinci tarif yang menurut mereka dikenakan negara lain terhadap AS.
Tarif yang dimaksud termasuk 'Manipulasi Mata Uang dan Hambatan Perdagangan' negara-negara tersebut. Kolom yang berdekatan menunjukkan tarif baru AS terhadap setiap negara, serta Uni Eropa. Tarif tersebut, dalam banyak kasus, kira-kira setengah dari tarif yang diklaim oleh pemerintahan Trump telah 'dibebankan' kepada AS oleh setiap negara.
Tarif timbal balik tidak serta merta menjadi satu-satunya tarif AS yang akan dihadapi negara-negara ini. Gedung Putih mengatakan kepada Eamon Javers dari CNBC pada hari Rabu bahwa tarif timbal balik baru terhadap Tiongkok akan ditambahkan ke tarif yang ada dengan total 20 persen, yang berarti tarif sebenarnya terhadap Beijing berdasarkan ketentuan Trump ini adalah 54 persen.
Trump mengatakan rencananya akan menetapkan tarif dasar 10 persen secara menyeluruh ke beberapa negara. Namun, seperti yang dijelaskan dalam diagramnya, banyak negara akan menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi.
"Kami akan mengenakan tarif kepada mereka sekitar setengah dari tarif yang mereka tetapkan dan telah mereka tetapkan kepada kami," kata Trump dalam sebuah pengumuman di Rose Garden di Gedung Putih, seperti dikutip Kamis (3/4/2025).
TERPOPULER
