Suara.com - Dalam semangat memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi (UMKM-K) sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional, Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO) untuk pertama kalinya menyelenggarakan Indonesia Guarantee Summit 2025, dengan tema "Peran Perusahaan Penjaminan dalam Pemberdayaan UMKM untuk Mewujudkan Asta Cita".
Acara ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan industri penjaminan nasional dari perusahaan penjaminan di tingkat nasional dan daerah, Kementerian/Lembaga terkait, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pelaku industri keuangan, serta perwakilan UMKM dari berbagai daerah.
Dalam sambutan pembukaan, Ketua ASIPPINDO, Ivan Soeparno, menegaskan bahwa industri penjaminan kini tidak lagi menjadi pelengkap, melainkan aktor utama dalam ekosistem pembiayaan UMKM.
ASIPPINDO yang berdiri tahun 2012 saat ini beranggotakan 23 perusahaan yaitu 3 grup BUMN, 18 perusahaan daerah (Jamkrida) serta 2 swasta.
Perusahaan-perusahaan ini memainkan peran cukup penting dalam menjamin pembiayaan modal kerja, investasi produktif, hingga proyek strategis nasional yang melibatkan UMKM.
Ivan menyoroti peran strategis lembaga penjaminan dalam mendukung misi besar pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita, terutama tiga poin yang sejalan dengan peran penjaminan yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi berkeadilan, pembangunan Indonesia yang adil dan makmur, serta penjagaan keutuhan negara dan integritas bangsa.
“Perusahaan penjaminan memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan. Melalui skema penjaminan, kami membantu menurunkan risiko lembaga keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap UMKM sebagai pelaku usaha yang layak dan potensial,” ujar Ivan ditulis Rabu (16/4/2025).
Secara internal anggota Asippindo telah saling menguatkan dengan membuat kerja sama penjaminan bersama atau co-guarantee diantar anggotanya.
Indonesia Guarantee Summit 2025 ini juga menghadirkan Keynote Speech dari Maman Abdurrahman, Menteri UMKM Republik Indonesia dan Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Keduanya menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung akses pembiayaan bagi UMKM, peran strategis lembaga penjaminan, dan sinergi lintas sektor antara regulator, pemerintah, dan industri untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.
Maman Abdurrahman dalam sambutannya menyoroti pentingnya kehadiran pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam membangun ekosistem UMKM yang tangguh, salah satunya adalah dengan memperkuat peran industri penjaminan sebagai garda depan dalam memperlancar penyaluran kredit kepada pelaku usaha kecil.
“Aspek keberlanjutan dan semangat kolaboratif harus menjadi fokus utama dalam membangun ekosistem pembiayaan UMKM yang sehat,” ujarnya.
Ia mengajak semua pihak untuk bergotong royong dalam mengembangkan dan menjaga keberlanjutan UMKM karena tantangan dan kompleksitas sektor UMKM cukup berat.
Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan dan Perusahaan penjaminan dalam ekosistem pembiayaan menjadi salah satu kunci dalam pengembangan UMKM.
“Kita tidak bisa hanya mengejar angka penyaluran kredit saja. Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kita harus memastikan kualitas penyaluran kredit juga meningkat, agar keberlanjutan ekosistem pembiayaan UMKM bisa terus dijaga,” ujarnya.
TERPOPULER
