Kadin Menonaktifkan Anggota Pemalak Proyek Chandra Asri! Ini Reaksi Anindya Bakrie

Suara.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengambil sikap tegas terhadap segala bentuk tindakan intimidasi, pemerasan, dan pemalakan yang melanggar hukum dan dilakukan oleh anggotanya. Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie, menegaskan bahwa anggota yang terbukti melakukan tindakan tersebut akan langsung dikenakan sanksi penonaktifan dari organisasi.

Peringatan keras ini disampaikan di Jakarta pada Minggu (18/5/2025), sebagai respons terhadap kasus dugaan pemerasan yang melibatkan anggota Kadin Cilegon dalam proyek pembangunan pabrik PT Chandra Asri Alkali (CAA).

Anindya Bakrie menekankan bahwa seluruh pengurus dan anggota Kadin di tingkat provinsi maupun kabupaten wajib mematuhi aturan organisasi yang berlaku. Sebagai wadah bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia, Kadin memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga iklim investasi yang kondusif dan mendorong praktik bisnis yang etis. Segala tindakan yang dapat merusak kepercayaan investor dan menghambat pertumbuhan ekonomi akan ditindak tegas.

“Ke depan, anggota Kadin yang melakukan intimidasi, pemerasan, pemalakan, dan sejenisnya, akan langsung dinonaktifkan,” ujar Anindya, yang akrab disapa Anin. 

Terkait dengan kasus dugaan permintaan proyek secara paksa oleh anggota Kadin Cilegon dalam pembangunan pabrik Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC) milik PT Chandra Asri Alkali (CAA) di Cilegon, Banten, Anindya menjelaskan bahwa ketiga anggota Kadin Cilegon yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian telah langsung dinonaktifkan dari kepengurusan.

Lebih lanjut, Kadin pusat akan segera menunjuk seorang pelaksana tugas (Plt) ketua umum untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Kadin Cilegon. Langkah cepat ini menunjukkan keseriusan Kadin dalam menangani kasus ini dan memastikan roda organisasi tetap berjalan.

Anindya menegaskan bahwa Kadin menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam praktik pemalakan dan berbagai tindakan lain yang berpotensi menghambat investasi. Organisasi pengusaha terbesar di Indonesia ini mengecam segala bentuk aksi premanisme yang dilakukan dengan mengatasnamakan apapun. Kadin berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga kondusivitas iklim investasi dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan terpercaya.

Lebih lanjut, Anindya menjelaskan bahwa kasus yang terjadi di Cilegon perlu dilihat secara komprehensif dalam konteks upaya pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga iklim investasi di Indonesia serta menggerakkan perekonomian lokal.

Menurutnya, jika masalah ini hanya dilihat secara parsial, potensi terulangnya kejadian serupa di kemudian hari masih sangat besar. Oleh karena itu, akar permasalahan yang mendasar perlu diidentifikasi dan diselesaikan secara tuntas.

"Pembangunan ekonomi perlu melibatkan semua pihak, termasuk pelaku ekonomi lokal sesuai semangat Indonesia Incorporated yang digaungkan oleh Presiden RI," ujarnya. Anindya menekankan pentingnya sinergi antara pengusaha lokal, investor, dan pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Anindya juga menyoroti bahwa praktik premanisme yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) tertentu menjadi salah satu penghambat utama bagi masuknya investasi asing maupun domestik. Kadin mengimbau aparat kepolisian untuk bertindak tegas, tidak melakukan pembiaran terhadap praktik-praktik tersebut, dan menghilangkan kesan seolah-olah ada ormas tertentu yang mendapatkan perlindungan dari aparat Kepolisian dan TNI. Penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu sangat penting untuk menciptakan rasa aman dan kepastian bagi para investor.

Selain itu, Kadin juga mengingatkan agar faktor-faktor yang menjadi pemicu tindakan yang tidak menyenangkan harus menjadi perhatian bagi seluruh pelaku usaha dan penyelenggara negara. Kadin, sebagai mitra strategis pemerintah, secara tegas menolak dan mengutuk segala bentuk intimidasi dan kekerasan yang dapat merusak iklim investasi dan tatanan sosial.

Menanggapi kasus di Cilegon secara spesifik, Anindya memberikan catatan bahwa kasus ini tidak dapat disamaratakan dengan kasus premanisme yang dilakukan oleh ormas-ormas tertentu. Menurutnya, terdapat latar belakang peristiwa yang perlu dilihat dan dipahami secara utuh oleh semua pihak yang berkepentingan.

“Ini sama sekali bukan pembelaan terhadap tindakan yang salah, tapi pentingnya bagi semua pihak untuk melihat masalah ini secara utuh, tidak hanya dari satu sisi,” ucapnya. Anindya menekankan pentingnya memahami konteks dan dinamika yang terjadi di lapangan sebelum memberikan penilaian akhir.

Seperti yang diketahui, Polda Banten pada Jumat (16/5/2025) telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan intimidasi dan pemerasan terkait proyek pembangunan pabrik CAA di Cilegon.

Ketiga tersangka tersebut adalah Ketua Kadin Kota Cilegon berinisial MS, Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Kota Cilegon berinisial IA, dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cilegon berinisial RZ. Mereka diduga melakukan intimidasi, pemerasan, dan pemalakan terhadap PT China Chengda Engineering Co.Ltd (CCE), yang merupakan kontraktor utama pembangunan pabrik CAA.

Menurut siaran pers Kadin yang dikeluarkan pada Jumat (9/5/2025), insiden ini bermula ketika ketiga tersangka mendatangi kantor CCE untuk menanyakan mengenai janji keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek tersebut.

Pada pertemuan tanggal 22 April 2025 sebelumnya, disepakati bahwa CCE akan memberitahukan item pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh pengusaha lokal.

Namun, ketika para tersangka melakukan pengecekan di lapangan, pembangunan proyek sudah berjalan tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut. Situasi ini kemudian memicu miskomunikasi dan adegan yang dinilai mengarah pada intimidasi dan pemalakan, sehingga berujung pada proses hukum.

Ketiga tersangka diketahui merupakan pengusaha asal Cilegon, Banten, yang memiliki harapan untuk dapat berpartisipasi dalam proyek pembangunan CAA sebagai subkontraktor atau pemasok barang dan jasa.