REGIONAL:
Suara.com - Perombakan kabinet Merah Putih atau reshuffle kembali santer bisa kembali terjadi. Terutama, banyak Menteri-menteri yang bergelut di sektor ekonomi diisukan diganti.
Berdasarkan informasi dari sumber Suara.com, setidaknya nama-nama seperti Airlangga Hartarto dan Erick Thohir terlempar dari kursi menteri.
Bahkan, Sumber itu mengatakan, Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) akan menggeser Airlangga dari jabatan Menteri Bidang Perekonomian.
Sementara, Erick Thohir terlempar dari kabinet sebagai Menteri BUMN, di tengah adanya kebijakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara), yang menginstruksikan para Badan Usaha Milik Negara untuk menunda rapat umum pemegang saham (RUPS).
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, sebenarnya fungsi Kementerian BUMN telah gugur dengan adanya Danantara.
Karenanya, Bhima menilai Kementerian BUMN bisa dibubarkan.
"Dengan kewenangan Kementerian BUMN sudah diambil alih Danantara harusnya tidak perlu lagi ada Kementerian BUMN. Bisa dibubarkan saja Kementerian BUMN sepaket dengan dicopotnya Erick Thohir," ujarnya saat dihubungi Suara.com, Rabu (21/5/2025).
Namun, Bhima menilai, Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) belum memiliki kapabilitas menggeser Airlangga Hartarto dari kursi Menko Perokonomian.
Hal ini dilihatnya, dari rekam jejak Agus yang belum bisa membereskan di sektor industri.
"Soal AGK masih belum bisa menyelesaikan masalah deindustrialisasi prematur ya, justru manufaktur kita kan sedang tertekan kalah saing baik manufaktur berorientasi ekspor dan bersaing dengan barang impor," ucap dia.
Bhima pun menyarankan tiga kriteria sosok yang cocok untuk menjabat sebagai Menko Perokonomian.
Pertama, sosoknya harus bebas dari kepentingan partai politik, lebih berlatar belakang birokrat karier, akademisi atau profesional
"Kedua, punya integritas tinggi, tidak punya masalah korupsi sebelumnya. Terakhir ketiga, mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kementerian teknis lainnya. Airlangga gagal dalam menjalankan koordinasi sehingga kebijakan ekonomi berjalan sendiri-sendiri," kata dia.
Meski demikian, seorang sumber Suara.com lainnya yang mengetahui adanya rencana resuffle ini justru mengatakan posisi Airlangga Hartarto masih aman alias belum akan digantikan.
Ini dikarenakan Prabowo kata dia, disebut masih mau Airlangga berada di posinya.
"Prabowo masih ingin Airlangga menempati posisi Menko Perekonomian. Jadi dia bukan memakai jatah kursi menteri Partai Golkar, tapi penunjukan Prabowo," kata sumber tersebut.
Tunjuk Dirjen Pajak dan Bea Cukai
Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan di jajaran eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dua posisi strategis, Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea Cukai, kini akan dipimpin oleh wajah-wajah baru yang ditunjuk langsung oleh Prabowo.
Bimo Wijayanto dipercaya menduduki kursi Direktur Jenderal Pajak, menggantikan Suryo Utomo. Sementara itu, Letnan Jenderal Djaka Budi Utama ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai, menggantikan Askolani.
Kedua sosok ini sebelumnya telah dipanggil secara khusus oleh Prabowo ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (20/5/2025).
Usai bertemu Prabowo, Bimo Wijayanto mengungkapkan komitmen Presiden terpilih untuk mereformasi sistem perpajakan di Indonesia. "Beliau tegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia supaya lebih akuntabel, berintegritas, lebih independen untuk mengamankan program pelaksanaan beliau khususnya dari sisi penerimaan negara," kata Bimo, menandakan arah baru kebijakan fiskal di bawah kepemimpinan Prabowo.
Bimo juga mengonfirmasi penunjukannya, "Saya diberi mandat nanti sesuai arahan Menteri Keuangan akan bergabung dengan Kemenkeu, begitu juga dengan Letjen Djaka."
Bimo Wijayanto bukanlah nama asing di lingkungan pemerintahan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai mantan Asisten Deputi Investasi Strategis pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).
Saat ini, Bimo menjabat Sekretaris Deputi bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi di Kedeputian bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pengalamannya di bidang investasi dan koordinasi ekonomi diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.
Sementara itu, penunjukan Letnan Jenderal Djaka Budi Utama dari latar belakang militer sebagai Dirjen Bea Cukai menarik perhatian. Meskipun profil lengkapnya belum banyak diungkap, penunjukan ini mengindikasikan prioritas pada penegakan hukum dan pengawasan yang lebih ketat di sektor kepabeanan dan cukai.
TERPOPULER
