Target Indonesia Bebas Kemiskinan 2045 dari Prabowo Sulit Tercapai, Tapi Ahli Beri 5 Tips Ini

Suara.com - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai Indonesia bebas kemiskinan pada tahun 2045 sulit tercapai. Hal ini dikarenakan masih banyak tantangan besar yang harus dibereskan.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufiqurrahman mengatakan visi misi Indonesia bebas kemiskinan perlu dilakukan langkah nyata agar bisa terealisasi.

"Secara normatif, target Indonesia bebas dari kemiskinan pada tahun 2045 merupakan visi yang sangat positif dan layak diperjuangkan, terutama dalam rangka menyambut Indonesia Emas. Namun secara realistis dan empirik, target ini masih mengandung tantangan besar," katanya saat dihubungi Suara.com, Kamis (12/6/2025).

Dia memaparkan data terakhir dari BPS per September 2024, bahwa tingkat kemiskinan nasional berada di angka 9,36% atau sekitar 25,5 juta orang. Artinya laju penurunan kemiskinan dalam lima tahun terakhir hanya sekitar 0,3–0,5 poin persen per tahun.

"Dengan laju tersebut, butuh lebih dari 20 tahun untuk menurunkannya ke angka mendekati nol dan itu pun asumsi ideal dimana tanpa adanya krisis ekonomi, pandemi, konflik, atau tekanan fiskal," katanya.

Lanjutnya, dia membeberkan lebih kompleks lagi, kemiskinan di Indonesia bersifat struktural dan multidimensi, yakni terkait dengan pendidikan rendah, pekerjaan informal, akses kesehatan terbatas, hingga ketimpangan wilayah.

"Jadi, walaupun bukan tidak mungkin, mencapai "zero poverty" pada 2045 butuh reformasi kebijakan dan program yang konsistensi dan ektraordinary, terutama kebijakan jangka panjang yang belum sepenuhnya terlihat saat ini," bebernya.

Menurutnya, untuk mencapai target Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045, pemerintah harus melakukan transformasi ekonomi yang menyentuh akar-akar penyebab kemiskinan.

Ada lima langkah yang perlu dilakukan agar Indonesia bebas kemiskinan.

"Pertama, reformasi perlindungan sosial harus lebih terintegrasi, adaptif, dan berbasis data tunggal yang akurat. Ini akan memastikan bahwa bantuan pemerintah baik dalam bentuk tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan subsidi Pendidikan yang benar-benar menjangkau kelompok miskin dan rentan," katanya.

"Kedua, strategi peningkatan produktivitas masyarakat miskin harus ditingkatkan melalui pelatihan vokasi, akses pembiayaan mikro, dan pemberdayaan ekonomi lokal berbasis komunitas," jelasnya.

Lalu, ketiga mengenai sektor pertanian dan informal yang menyerap mayoritas kelompok miskin harus dimodernisasi, termasuk dengan teknologi, infrastruktur pendukung, serta akses pasar yang lebih adil.

Keempat belanja negara dan kebijakan fiskal harus diarahkan untuk mendorong inklusi dan produksi untuk orang miskin, bukan prioritas konsumsi. Apalagi hanya pertumbuhan agregat, tapi juga distribusi yang merata langsung kepada sasaran orang miskin.

Terakhir, koordinasi antara pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan harus diperkuat. Tanpa kepemimpinan yang kuat, pengawasan yang efektif, dan peran aktif masyarakat sipil, target 2045 akan menjadi retorika politik tanpa pencapaian nyata.

Sementara itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan bahwa target Presiden Prabowo bahwa Indonesia akan bebas dari kemiskinan pada tahun 2045 merupakan cita-cita yang ambisius. Namun, tidak mustahil jika didukung oleh berbagai langkah strategis yang terstruktur, konsisten, dan tepat sasaran.

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Indonesia secara eksplisit menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga mencapai kisaran 0,5% sampai 0,8% pada 2045 dari level baseline sekitar 7-8% di tahun 2025.

"Target ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan sekaligus mengurangi ketimpangan sosial ekonomi yang diukur melalui indeks Gini yang diproyeksikan turun menjadi 0,290 hingga 0,320," katanya kepada Suara.com.

Lalu, merealisasikan target bebas kemiskinan pada 2045 memerlukan serangkaian kebijakan integratif yang melibatkan transformasi sosial dan ekonomi secara komprehensif.

Pertama, dari sisi transformasi sosial, pemerintah perlu mengoptimalkan kebijakan perlindungan sosial adaptif yang menargetkan secara spesifik kelompok rentan melalui jaminan sosial, asuransi kesehatan nasional, pengendalian penyakit, serta bantuan sosial yang terintegrasi sepanjang siklus hidup manusia.

"Misalnya, program untuk mengatasi stunting hingga prevalensinya mencapai 5% pada 2045 serta menjamin cakupan pendidikan dasar hingga tinggi dengan rata-rata lama sekolah mencapai minimal 12 tahun dan partisipasi pendidikan tinggi sebesar 60% menjadi intervensi penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi," bebernya.

Selanjutnya, transformasi ekonomi menjadi syarat utama mencapai bebas kemiskinan melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Strategi kuncinya meliputi hilirisasi industri yang menghasilkan produk akhir bernilai tambah tinggi, pengembangan ekonomi digital yang merata hingga ke desa-desa, serta percepatan pengembangan sektor-sektor baru seperti bioekonomi dan bioteknologi.

"Integrasi ekonomi domestik dengan global juga diperlukan untuk memperluas pasar produk lokal dan menarik investasi yang mampu membuka lapangan kerja baru secara masif dan berkelanjutan," imbuhnya.
Selain itu, penguatan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan menjadi komponen pendukung yang tidak kalah pentingnya dalam mengurangi kemiskinan.

Investasi dalam infrastruktur dasar seperti transportasi, energi, dan komunikasi akan menciptakan konektivitas antarwilayah yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan akses masyarakat terhadap pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan, khususnya di wilayah timur Indonesia yang selama ini kontribusinya terhadap PDB nasional ditargetkan meningkat hingga 28,5% pada 2045.

Namun demikian, realisasi visi bebas kemiskinan ini tentu tidak mudah dan membutuhkan komitmen tinggi dari pemerintah pusat hingga daerah, kolaborasi multisektor yang efektif, serta tata kelola yang bersih, efisien, dan adaptif.

Dalam konteks ini, transformasi tata kelola melalui regulasi adaptif, birokrasi yang gesit dan berintegritas, serta layanan publik berbasis digital akan menjadi fondasi kuat bagi suksesnya berbagai kebijakan tersebut.

"Dengan strategi komprehensif dan komitmen penuh, ambisi Indonesia bebas kemiskinan pada 2045 menjadi target yang mungkin diwujudkan, meskipun tantangan implementasi kebijakan di lapangan dan dinamika ekonomi global tetap perlu diwaspadai sebagai faktor penentu pencapaian akhir tujuan ini," tandasnya.