Penjelasan Penjual Lele Bisa Terjerat UU Tipikor dan Terancam Penjara 20 Tahun

Suara.com - Ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) kini menjadi sorotan tajam di kalangan ahli hukum.

Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari ahli hukum Chandra M Hamzah, yang mengatakan bahwa salah satu pasal dalam UU tersebut berpotensi menjerat bahkan penjual pecel lele di trotoar.

Pernyataan ini disampaikan Chandra Hamzah dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001.

Sidang yang dilansir oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (20/6/2025) ini merupakan agenda mendengarkan keterangan DPR, serta keterangan Ahli dan Saksi Pemohon Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024.

Perkara ini secara khusus menguji Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Kedua pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara serta menguntungkan pihak tertentu.

Pemohon dalam kasus ini adalah Syahril Japarin, Kukuh Kertasafari, dan Nur Alam, yang menghadirkan Chandra M Hamzah, mantan Wakil Ketua KPK periode 2007-2009, sebagai ahli.

Bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah sebagai berikut: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Chandra Hamzah juga memaparkan bunyi Pasal 3 UU Tipikor: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Menurut Chandra, perumusan isi kedua pasal tersebut menimbulkan masalah serius karena dianggap ambigu dan berpotensi melanggar asas lex certa (kepastian hukum) maupun lex stricta (penafsiran yang ketat).

Ancaman bagi Penjual Pecel Lele

Chandra menerangkan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jika ditafsirkan secara salah dapat menjerat penjual pecel lele di trotoar.

Ia menjelaskan, penjual pecel lele termasuk dalam kategori "setiap orang" yang melakukan "perbuatan melawan hukum" dengan berjualan di atas trotoar, area yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki.

"Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, maka penjual pecel lele di trotoar juga dapat dikenakan sanksi tersebut. Sebab, penjual pecel lele termasuk 'setiap orang' yang melakukan perbuatan 'melawan hukum' dengan berjualan di atas trotoar yang seharusnya digunakan pejalan kaki," tegas Chandra.

Ia menambahkan, "Maka penjual pecel lele adalah bisa dikategorikan, diklasifikasikan melakukan tindak pidana korupsi, ada perbuatan, memperkaya diri sendiri, ada melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara."

Sementara itu, terkait Pasal 3 UU Tipikor, Chandra berpendapat bahwa frasa 'setiap orang' dalam pasal tersebut dapat mengingkari esensi korupsi itu sendiri.

Menurutnya, tidak setiap orang memiliki kekuasaan yang cenderung korup.

Padahal, ketentuan dalam pasal ini telah secara jelas menegaskan adanya jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Oleh karena itu, Chandra M Hamzah menyimpulkan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sebaiknya dihapuskan karena rumusannya melanggar asas lex certa terkait perbuatan apa yang dinyatakan sebagai korupsi.

Ia juga merekomendasikan revisi Pasal 3 UU Tipikor dengan mengganti frasa 'setiap orang' menjadi 'Pegawai Negeri' dan 'Penyelenggara Negara', menyesuaikan dengan Article 19 UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) yang telah menjadi norma hukum di Indonesia.

Dalam sidang yang sama, pemohon juga menghadirkan Ahli Keuangan Amien Sunaryadi, mantan wakil ketua KPK periode 2003-2007.

Amien menyoroti data survei yang menunjukkan bahwa jenis korupsi yang paling banyak terjadi di lapangan adalah suap.

Namun, ia mengkritik bahwa aparat penegak hukum di Indonesia justru lebih banyak mengejar korupsi jenis merugikan keuangan negara.