Suara.com - Kabar kurang sedap datang dari Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump secara mengejutkan menetapkan tarif dagang fantastis sebesar 32% untuk produk impor dari Indonesia. Kebijakan ini tentu saja memicu kekhawatiran, mengingat AS adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia.
Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buru-buru menenangkan. Ia menegaskan bahwa negosiasi dengan AS belum gagal. Saat ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tengah berada di Negeri Paman Sam untuk melakukan negosiasi lanjutan, memanfaatkan sisa waktu yang diberikan hingga 1 Agustus 2025.
"Kami bersama kementerian terkait, Pak Menko sekarang sedang pergi ke AS. Beberapa langkah-langkah yang selama ini sudah dikomunikasikan dan dikoordinasikan juga dengan pemerintah AS, akan terus kita bahas," ujar Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung DPD RI, Rabu (9/7/2025).
Menurut Sri Mulyani, negosiasi lanjutan ini mencakup berbagai isu. Salah satunya adalah kekhawatiran AS mengenai tarif dan hambatan non-tarif yang diterapkan Indonesia. Tak hanya itu, AS juga mengharapkan adanya investasi dari Indonesia di sana.
"Menyangkut concern mereka tarif, non-tariff barriers maupun mereka juga di suratnya itu mengundang investasi Indonesia di sana yang nanti juga dibutuhkan," jelas Menkeu.
Pemerintah Indonesia, lanjut Sri Mulyani, terus mengatur langkah strategis untuk memberikan tawaran tambahan yang bisa meluluhkan hati AS. Harapannya, sebelum tenggat waktu 1 Agustus tiba, Indonesia bisa mendapatkan hasil negosiasi yang lebih baik.
"Jadi saat ini kami dengan Kemenko Perekonomian dan kementerian terkait lainnya terus meng-organize langkah-langkah apa yang perlu untuk kita tetap bisa memberikan tambahan-tambahan. Diharapkan tetap pada awal Agustus kita bisa dapatkan term yang lebih baik," tandasnya.
Meskipun ditekan oleh kebijakan tarif AS, Sri Mulyani menekankan bahwa Indonesia akan tetap berpegang teguh pada prinsipnya sebagai negara non-blok. Artinya, Indonesia akan terus menjaga hubungan yang seimbang dengan semua negara berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
"Ya kita seimbang saja kan dari sisi hubungan kita dengan AS pasti ada, dari sisi investasi, perdagangan, dari sisi strategis, tapi Indonesia juga membuka hubungan dengan semua pihak," tegasnya.
Baca Juga: Tarif Trump 32 Persen Ancam PHK Massal, Ekonom : Pemerintah Gagal Negosiasi, Rakyat Menanggung
