Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengakui Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah hingga kini memang belum mendapatkan jatah lokasi tambang batu bara.
Menurutnya, kajian terhadap lokasi tambang batu bara untuk PP Muhammadiyah masih berlangsung. Saat ini, Muhammadiyah juga belum memegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dari pemerintah.
"Tambang Muhammadiyah itu kan kita kemarin sudah kita dorong, tapi kita lagi mengkaji kembali," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar memastikan, tambang yang diperoleh Muhammadiyah merupakan tambang yang bagus dan mendatangkan cuan.
"Yang harus kita kasih itu kan harus yang bagus, jangan sampai yang jelek. Kalau yang kurang bagus kan sayanya nggak adil dong. Lagi kita carikan yang bagus deh," imbuhnya.
Bahlil menuturkan, awalnya pemerintah ingin memberikan tambang batu bara bekas Adaro. Hanya saja ternyata setelah dilihat, lokasi itu butuh data lebih lanjut.
"Kan tim saya lagi mengecek, kemarin kan kita dorong untuk ke eks Adaro. Tapi setelah dicek, data yang untuk sementara yang masuk ke saya, agaknya masih harus butuh pendalaman, karena kita ingin kasihnya yang bagus," katanya.
Bahlil kembali menegaskan, semua organisasi masyarakat (ormas) keagamaan akan mendapat perlakuan hal yang sama dalam menggarap lokasi tambang, termasuk kualitas lokasi tambang yang diperoleh.
"Kan NU punya kan bagus, Muhammadiyah juga harus yang bagus. Supaya apa? niat baik kita itu sejalan dengan apa yang kita eksekusi," pungkas dia.
Baca Juga: Bahlil Sodorkan 18 Proyek Hilirisasi yang Siap Didanai Danantara
