Prabowo Ungkap Keanehan Saat Jadi Presiden: Minyak Goreng Langka, Hingga Tingginya Harga Pangan

Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan keanehan-keanehan di dalam negeri, khususnya di sektor pangan ketika dirinya memimpin Indonesia. Pasalnya, ia melihat Indonesia dengan kekayaan alam yang luar biasa justru kesulitan soal pangan.

Dia membeberkan, Indonesia yang menjadi produsen minyak kelapa sawit atau CPO terbesar di dunia justru mengalami kelangkaan minyak goreng.

Ternyata, lanjut Prabowo, setelah ditelusuri persoalan ini hanya permainan elit-elit yang ingin mencari keuntungan semata dan tidak mempedulikan masyarakat.

"Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng ini aneh sekali tidak masuk di akal sehat dan ternyata memang itu ternyata adalah permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung oleh ketua DPR yang saya beri nama 'Serakahnomics'," ujarnya dalam Sidang Tahunan MPR-DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Begitu juga terjadi di sektor pangan, Prabowo yang sebagai Ketua Umum Partai Gerindra ini menuturkan, banyak yang dikeluarkan negara untuk subsidi pupuk, alat pertanian hingga pestisida, akan tetapi harga pangan tetap tinggi dan tak terjangkau rakyat.

"Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita," ucap nya.

Menurutnya, keanehan-keanehan ini sangat bertolak belakang pada UUD Pasal 33, di mana perekonomian hingga kekayaan alam itu disusun untuk kepentingan rakyat.

Prabowo melihat, banyak elit-elit yang mengabaikan UUD pasal 33 tersebut, bahkan dinilai tidak relevan dengan kehidupan masa kini.

"Setelah saya pelajari secara mendalam saya berkeyakinan undang-undang dasar kita terutama pasal-pasal yang saya sebut pasal-pasal pengaman seperti pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 adalah benteng pertahanan ekonomi kita. Pada ayat 1 perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, bukan azas konglomerasi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara," pungkasnya.