REGIONAL:
Suara.com - Mantan Wakil Presiden RI dua periode dan Founder KALLA Group, Jusuf Kalla (JK), meluapkan kemarahan saat meninjau langsung lahan miliknya seluas 16,5 hektare di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/11/2025).
JK menuding keras adanya dugaan rekayasa mafia tanah yang melibatkan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang terafiliasi dengan Lippo Group.
JK menyebut tindakan pengklaiman lahan ini sebagai "perampokan" terhadap hak kepemilikan yang sah. Tim kuasa hukum PT Hadji Kalla menegaskan kesiapan untuk melawan ketidakadilan ini melalui jalur hukum, bahkan hingga ke tingkat tertinggi.
Berikut adalah 3 Fakta Kunci di balik sengketa lahan besar yang melibatkan salah satu konglomerat Indonesia ini:
1. Klaim Tanah Dilakukan oleh Pihak Fiktif dan Modus "Permainan Lippo"
Fakta utama yang membuat JK geram adalah siapa pihak yang menuntut dan mengklaim kepemilikan lahan miliknya.
JK mempertanyakan bagaimana lahan seluas itu bisa diklaim oleh individu bernama "Manjung Ballang" yang disebut-sebut hanya seorang penjual ikan.
JK menuding klaim ini sebagai rekayasa dan permainan mafia tanah, secara eksplisit menyebut keterlibatan GMTD yang memiliki entitas Lippo Group sebagai pemegang saham.
JK bahkan menantang GMTD untuk menghadirkan pihak penggugat fiktif tersebut.
2. Bukti Kepemilikan Sah dan Penguasaan Lahan Selama 30 Tahun
JK menegaskan bahwa lahan sengketa tersebut dimiliki secara sah oleh PT Hadji Kalla dengan alas hak resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak 30 tahun lalu.
JK menceritakan bahwa lahan tersebut dibelinya langsung dari anak Raja Gowa pada saat wilayah tersebut masih masuk Kabupaten Gowa (sebelum menjadi bagian dari Kota Makassar).
Lahan ini telah memiliki sertifikat resmi, bahkan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) telah dilakukan hingga 24 September 2036. JK juga menyoroti kasus serupa di mana GMTD, yang disebutnya membeli dari almarhumah Najamiah, diduga juga menjadi korban penipuan.
3. Eksekusi Lahan Dianggap Tidak Sah dan Pertanyakan Kinerja BPN
JK juga menyoroti adanya kabar eksekusi lahan yang dilakukan oleh GMTD. Ia menilai tindakan eksekusi tersebut tidak sah dan merupakan rekayasa hukum karena tidak memenuhi prosedur wajib sesuai ketentuan Mahkamah Agung (MA).
Menurut JK, syarat eksekusi wajib didahului dengan Post-Statering atau pengukuran resmi (constatering) oleh pihak BPN.
Ketidakhadiran BPN untuk pengukuran yang sah membuat JK mempertanyakan kinerja institusi tersebut, bahkan menuding ada dugaan objek tanah yang dieksekusi merupakan objek sengketa yang salah. JK menegaskan akan melawan ketidakadilan dan ketidakbenaran ini hingga ke mana pun.
4. Tegaskan Status Tanah dan Tidak Ada Sengketa
PT Hadji Kalla (via kuasa hukum Azis T, S.H., M.H.) mengeluarkan klarifikasi tegas.
PT Hadji Kalla menyangkal keterlibatan mereka dalam perkara perdata eksekusi (Nomor 21 EKS/2012/PN.Mks. jo No. 228/Pdt.G/2000/PN.Mks), dan karena itu, mereka secara hukum tidak terikat pada putusan tersebut.
Selain itu, Azis T. menyoroti tidak adanya kejelasan mengenai lokasi dan batas objek yang dieksekusi dalam pemberitaan yang beredar. Ia juga menegaskan bahwa PT Hadji Kalla telah menguasai lahan tersebut secara terus-menerus sejak tahun 1993 hingga saat ini.
Kontributor : Rizqi Amalia
TERPOPULER