Industri Pelayaran Ikut Kontribusi ke Ekonomi RI, Serap Jutaan Tenaga Kerja

Suara.com - Industri pelayaran nasional kembali menegaskan perannya sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Tak hanya menjaga konektivitas antarpulau, sektor ini juga menjadi penyerap tenaga kerja besar dan motor kelancaran distribusi logistik di seluruh wilayah Tanah Air.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III 2025 mencapai 5,04 persen, capaian yang turut ditopang oleh kinerja sektor transportasi.

Sektor transportasi sendiri memberikan kontribusi sebesar 6,10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan tumbuh signifikan hingga 8,62 persen pada kuartal III-2025. Dari seluruh moda transportasi, pelayaran mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni mencapai 10,19 persen.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia, Carmelita Hartoto, menyebut data tersebut menunjukkan pentingnya sektor pelayaran sebagai penggerak ekonomi sekaligus penyedia lapangan kerja.

"Dari sisi serapan tenaga kerja, BPS mencatat sektor transportasi menyerap hingga 6,3 juta tenaga kerja per Agustus 2025. Angka ini menunjukkan bahwa sektor ini berkontribusi sebesar 4,28 persen terhadap total serapan tenaga kerja nasional," ujar Carmelita di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

Menurut Carmelita, kontribusi besar tersebut menjadi bukti bahwa transportasi, khususnya pelayaran, memiliki peran penting dalam menopang kesejahteraan masyarakat.

"Jadi tidak berlebihan kalau dikatakan sektor transportasi, terutama pelayaran, merupakan salah satu nadi denyut perekonomian nasional," imbuhnya.

Carmelita menyoroti pentingnya sektor infrastruktur dalam memperkuat perekonomian nasional. Ia menilai, pembangunan infrastruktur terbukti memberikan efek berantai bagi aktivitas ekonomi di daerah.

"Salah satu contohnya, proyek jalan tol Trans Sumatera yang terbukti berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan kinerja industri menengah hingga kecil di sekitarnya," imbuhnya.

Namun demikian, Carmelita mengakui keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai seluruh kebutuhan infrastruktur.

Untuk itu, ia menilai skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) dapat menjadi solusi alternatif.

"Skema KPBU dapat mengubah paradigma pembiayaan infrastruktur di tanah air, dari yang semula berpusat pada pemerintah menuju model kolaboratif berbasis investasi dan pembagian risiko," bebernya.

Carmelita berharap pelibatan swasta dalam proyek infrastruktur dapat memperkuat kapasitas pembiayaan, teknologi, serta inovasi di sektor transportasi dan pelayaran. Namun ia juga menegaskan masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi.

"Tapi memang masih ada beberapa tantangan yang mesti dicarikan solusi dari skema KPBU ini, salah satunya aspek proses dan tata kelola karena birokrasi yang masih cukup rumit," pungkasnya.