REGIONAL:
- Banjir bandang di Sumatera pada 3 Desember 2025 telah mengakibatkan 811 korban meninggal dunia dan 623 orang hilang.
- PT Toba Pulp Lestari (TPL) dibantah keras dikaitkan kepemilikannya dengan Luhut Binsar Pandjaitan hingga kini.
- Gubernur Sumatera Utara akan merekomendasikan penutupan TPL akibat konflik agraria dengan masyarakat adat setempat.
Suara.com - Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak sepekan terakhir telah menyita perhatian nasional. Per 3 Desember 2025, pukul 16.08 WIB, jumlah korban meninggal dunia banjir Sumatera mencapai 811 orang dan 623 lainnya hilang.
Bencana ini dinilai bukan semata-mata dipicu oleh curah hujan tinggi, melainkan diperparah oleh ulah manusia, seperti pembalakan liar yang merusak hutan dan mengurangi daya serap air.
Terkait hal ini, ada perusahaan yang belakangan disorot karena dugaan berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, yaitu PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) (kode saham: INRU).
TPL, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Inti Indorayon Utama Tbk, kerap dikaitkan dengan tokoh nasional Luhut Binsar Pandjaitan.
Namun, hal ini tidak benar dan Luhut Binsar Pandjaitan tidak berkaitan dengan PT Toba Pulp Lestari Tbk. Berdasarkan data kepemilikan saham menunjukkan:
Pemilik Mayoritas: Hingga 2025, pemegang saham mayoritas TPL adalah Allied Hill Limited (AHL), sebuah perusahaan investasi berbasis di Hong Kong, yang menguasai 92,54 persen saham INRU.
Pemilik Akhir: AHL dimiliki oleh Everpro Investments Limited, yang sepenuhnya di bawah kendali pengusaha Singapura, Joseph Oetomo.
Dengan demikian, PT Toba Pulp Lestari bukan dimiliki oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
TPL sendiri didirikan oleh pengusaha nasional Sukanto Tanoto pada 26 April 1983 dan memulai operasi komersial pada 1989.
Setelah melalui restrukturisasi besar-besaran dan beberapa kali perubahan kepemilikan mayoritas (termasuk Pinnacle Company Pte. Ltd. pada 2007), kepemilikan kini berada di tangan Allied Hill Limited setelah akuisisi pada 2025 senilai Rp555,8 miliar.
Kontroversi PT Toba Pulp Lestari
Perjalanan operasional TPL, yang berpusat di Kabupaten Toba dan memproduksi bubur kertas (pulp) berbahan baku kayu eukaliptus, tidak pernah lepas dari kontroversi.
Puncak konflik terjadi pada 1999 yang memaksa Presiden BJ Habibie menghentikan sementara operasinya untuk audit lingkungan.
Meskipun sempat dinyatakan harus ditutup pada era Presiden Gus Dur, pabrik kembali beroperasi pada 2003 setelah berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari Tbk.
Mengenai tuduhan perusakan lingkungan dan deforestasi yang diduga memperparah banjir Sumatra Utara, PT Toba Pulp Lestari mengeluarkan bantahan keras.
Meski begitu, TPL mengklaim, berpegangan pada hasil audit menyeluruh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2022-2023, yang menyatakan TPL taat mematuhi seluruh regulasi dan tidak ditemukan pelanggaran dalam aspek lingkungan dan sosial.
Perusahaan juga membantah tuduhan deforestasi. Mereka menyatakan bahwa operasional di area seluas 167.912 hektare Hutan Tanaman Industri di Sumatra Utara (tersebar di Aek Nauli, Habinsaran, Tapanuli Selatan, Aek Raja, dan Tele) hanya melibatkan pemanenan dan penanaman kembali.
Terlepas dari bantahan tersebut, tekanan publik terhadap TPL semakin meningkat. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, bahkan menyatakan akan menandatangani surat rekomendasi penutupan PT Toba Pulp Lestari yang akan dikirim ke pemerintah pusat.
Keputusan ini diambil menyusul konflik agraria berkepanjangan antara perusahaan dengan masyarakat adat di Buntu Panaturan, Kabupaten Simalungun.
TERPOPULER
