- Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah dana transfer daerah (TKD) Aceh Rp1,63 triliun tahun depan akibat dampak banjir.
- Usulan penambahan anggaran tersebut memerlukan persetujuan dari Presiden RI Prabowo Subianto dan DPR RI.
- Pencairan seluruh dana bantuan bencana harus melalui satu pintu tunggal yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjanjikan bakal menambah dana transfer ke daerah (TKD) untuk Aceh sebesar Rp 1,63 triliun tahun depan.
Hal itu dikarenakan Aceh menjadi provinsi terdampak bencana banjir Sumatra. Namun Menkeu Purbaya mesti berkoordinasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto hingga DPR RI.
"Saya tanya tadi ke staf saya, itu yang mutusin saya atau bukan. Rupanya mesti minta izin dulu ke Pak Presiden," katanya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana dengan K/L Daerah Terdampak yang disiarkan virtual, Selasa (30/12/2025).
Purbaya juga menilai kalau Aceh adalah daerah paling parah terdampak bencana Sumatra. Maka dari itu dia akan mengusulkan tambahan TKD Aceh 2026 maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Jadi kami akan usulkan seperti itu, untuk Aceh. Aceh dulu yang paling parah ya. Itu nanti akan ada tambahan kalau disetujui pak Presiden, dan DPR mungkin. Itu Rp 1,633 triliun. Jadi triliun tambahannya. Jadi kami kembalikan ke kondisi DAK tahun 2025," beber dia.
Lebih lanjut Purbaya memastikan kalau penambahan anggaran itu tidak akan menjadi masalah karena Aceh adalah wilayah terdampak bencana.
Namun ia menegaskan bahwa pencairan dana bantuan bencana hanya dilakukan dari satu pintu, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB.
"Harusnya enggak ada masalah, ini kan daerah bencana ya. Dari sisi anggaran kami sudah siapkan, hanya tadi, mungkin, kalau satgas, ada banyak satgas, mungkin kita mau rapikan supaya masuk ke kami satu pintu. Sehingga bingungnya enggak di kita, bingungnya di mereka saja, yang jelas kita satu, kita bayar nanti," jelasnya.
