Ketika Kas Negara Tekor Rp 695 Triliun, Apa Urusannya dengan Anda?

Suara.com - Pemerintah baru saja mengonfirmasi sebuah kabar yang kurang sedap dari meja fiskal dimana, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 resmi ditutup dengan defisit sebesar Rp 695,1 triliun. Angka ini setara dengan 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Secara teknis, pemerintah memang masih "aman" karena belum melewati batas keramat 3% yang ditetapkan UU Keuangan Negara. Namun, bagi masyarakat awam, angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Ini adalah sinyal merah bagi daya beli dan pelayanan publik kita di tahun-tahun mendatang.

Apa Itu Defisit dan Mengapa Bisa Membengkak?

Sederhananya, defisit terjadi ketika pemerintah "lebih besar pasak daripada tiang". Di sepanjang 2025, belanja pemerintah jauh melampaui pendapatan yang masuk ke kas negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa defisit ini meleset dari rencana awal yang hanya dipatok di angka 2,53%. Pemicu utamanya ada dua, penerimaan pajak yang loyo dan belanja kementerian yang meledak.

"Walaupun defisitnya membesar ke Rp 695,1 triliun dan lebih tinggi, tapi kita tetap jaga, pastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3 persen. Defisitnya memang naik ke 2,92 persen dari rencana awal 2,53 persen," kata Purbaya saat konferensi pers APBN KiTa edisi Januari 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Penerimaan Pajak Rendah

Jika dirinci penerimaan pajak tahun 2025 menjadi momok serius. Realisasinya hanya mencapai Rp 1.917,6 triliun atau sekitar 87,6% dari target. Ironisnya, angka ini lebih rendah dibanding capaian tahun 2024 (minus 0,7%).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mencatat pelemahan tajam terjadi pada Semester I-2025. Sektor PPh Badan hingga PPN sempat terkontraksi belasan persen sebelum akhirnya merangkak naik di akhir tahun. Artinya, mesin utama pendapatan negara sedang tidak dalam kondisi prima.

Di sisi lain, belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) justru meroket hingga 129,3% dari rencana semula, mencapai Rp 1.500,4 triliun. Pemerintah berdalih ini adalah bentuk fleksibilitas anggaran untuk program prioritas dan pergeseran dana. Namun, ketika belanja naik saat pendapatan turun, jurang defisit otomatis menganga lebar.

Mengapa Anda Harus Peduli?

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan kalau defisit APBN yang mendekati ambang batas 3 persen adalah peringatan untuk Pemerintah karena disiplin fiskal mulai terganggu.

Bhima memprediksi kalau Pemerintah bakal sekuat tenaga agar defisit APBN 2026 tidak melebar. Sebab mereka melakukan belanja lebih agresif lewat program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, hingga Anggaran Ketahanan Pangan.

Hal itu bakal berdampak ke masyarakat karena pajak bisa makin agresif. Sektor yang akan terjepit adalah mereka di kelas menengah.

"Jadi yang berdampak ke masyarakat secara langsung pajaknya akan makin agresif di 2026. Nah pajak yang akan makin agresif ini dikhawatirkan menyasar kelas menengah, terutama pekerja-pekerja sektor formal. Itu akan menurunkan daya beli masyarakat," katanya kepada Suara.com, Rabu (14/1/2026).

Tak hanya itu, masyarakat juga bakal terdampak langsung dengan penurunan subsidi demi menambal defisit. Bhima menjelaskan kalau di APBN 2026, banyak subsidi dialihkan ke program prioritas Pemerintah.

"Ini anggaran pendidikan sudah turun, anggaran kesehatan sudah diturunkan untuk bisa beralih kepada MBG. Belum efisiensi Transfer ke Daerah (TKD). Nah itu juga efeknya kepada pelayanan publik di daerah, infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Bahkan bencana alam itu menjadi berkurang kapasitas dari Pemerintah Daerahnya," beber dia.

Bhima menilai apabila Pemerintah melakukan belanja agresif tapi berkualitas, itu bisa berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Sayang, yang terjadi justru sebaliknya.

"Anggaran belanja Pemerintah yang jor-joran ini kualitasnya rendah. Jadi enggak beririsan antara pelebaran defisit dengan pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.

Apa yang harus dilakukan Purbaya?

Angka defisit Rp 695,1 triliun ini adalah yang tertinggi kedua dalam sejarah Indonesia setelah masa pandemi Covid-19 (2020). Masalahnya, jika pada 2020 belanja besar dilakukan untuk menyelamatkan nyawa dari virus, di 2025 belanja besar ini dipertanyakan efektivitasnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, menekankan bahwa belanja besar sebenarnya tidak masalah asalkan tepat sasaran. Intervensi pemerintah seharusnya memperkuat daya beli masyarakat bawah, bukan sekadar membiayai birokrasi atau program yang minim efek pengganda (multiplier effect).

"Itu kan sebetulnya intervensi yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat pada saat sekarang, terutama yang menengah ke bawah. Nah jadi dari sisi belanja itu saya pikir sudah betul ya," katanya kepada Suara.com, Rabu (14/1/2026).

Meski demikian, Faisal menyatakan kalau belanja besar-besaran ini belum tentu menjamin pelebaran defisit. Pemerintah juga perlu memperhatikan efisiensi dan memilih program-program prioritas yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

"Peningkatan belanja saja itu tidak menjamin ya. Tapi juga dari sisi alokasi, dari sisi efisiensi penggunaan, dari sisi governance itu harus diperbaiki," jelasnya.