OJK Sambut Keingingan Danantara untuk Jadi Pemegang Saham PT BEI

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara mengenai rencana Danantara untuk masuk sebagai salah satu pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Rencana itu diungkap CEO Danantara, Rosan Roeslani yang mengatakan pihaknya siap menjadi pemegang saham BEI.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan bahwa OJK terbuka dengan kemungkinan tersebut.

"Kami terbuka ke siapa pun yang menjadi pemegang saham, tentu akan kami jalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku," jelas Inarno saat konferensi pers di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (30/1/2026).

Adapun rencana masuknya Danantara ke PT BEI berkaitan dengan rencana demutualisasi bursa. Dengan demutualisasi PT BEI akan menjadi perusaahaan terbuka (Tbk) yang sahamnya bisa dimiliki siapa saja, tidak lagi seperti saat ini yang mana saham BEI dimiliki hanya oleh para anggota bursa.

Dengan demutualisasi, BEI diharapkan akan lebih transparan dan semakin dipercaya.

Inarno sendiri menekankan bahwa OJK akan bergerak cepat untuk melakukan demutualisasi bursa. Nantinya, OJK akan membuat peraturan mengenai langkah tersebut.

"Pasti akan ada perubahan di perundangan dan juga POJK. Tetapi tentunya itu kita akan lakukan secepatnya. Kalau memang sekiranya harus ada perubahan-perubahan, kita akan lakukan secepatnya," katanya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), berminat menempatkan dananya, jika Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan demutualisasi. CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyebut pihaknya sangat terbuka untuk menjadi pemegang saham BEI.

"Kita terbuka, kalau adanya demutualisasi Danantara, berminat masuk," ujarnya.

Namun, Rosan tak berbicara lebih lanjut terkait dengan investasi Danantara tersebut. Ia akan melihat mana opsi yang terbaik dalam investasi di demutualisai BEI.

"Yang pentingnya, justru dengan keberadaan kita ini kita ingin menjadi lebih baik dan lebih terbuka," tegas Rosan.

Pemerintah Dorong Demutualisasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sebelumnya juga mendesak segera dilakukan demutualisasi BEI agar, perdagangan bursa efek bisa lebih transparan, menyusul dengan terpuruknya kondisi pasar saham dua hari belakang.

"Pemerintah menegaskan bahwa komitmen untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas bangsa ini juga untuk kredibilitas pasar modal melalui beberapa langkah strategis. Pertama, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Pemerintah ingin mempercepat debutualisasi bursa," ujarnya dalam konferensi pes di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Menurut Airlangga, demutualisasi bursa sudah berjalan saat ini, dan harus dilakukan pada tahun ini. Ia bilang, upaya ini agar menghindari benturan kepentingan dari direksi dan anggota bursa, serta cegah praktik tidak sehat.

"Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi termasuk dari Danantara dan juga agensi lainnya," ucapnya.

Airlangga menegaskan demutualisasi bursa sudah tercantum dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahap berikutnya. Kemudian terkait dengan penguatan governance dan keterbukaan publik, pemerintah menjamin perlindungan bagi seluruh investor dengan menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi," pungkasnya.