Purbaya Bantah Bos BEI dan OJK Ramai-ramai Mundur Gegara Prabowo Marah

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah kabar bahwa ramai-ramai mundurnya petinggi Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena kemarahan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Enggak, beliau mah santai aja," kata Purbaya di Wisma Danantara, dikutip MInggu (1/2/2026).

Menkeu Purbaya juga menepis kalau pejabat BEI dan OJK mundur lantaran adanya ultimatum dari Prabowo. Menurutnya, pengunduran diri itu terjadi sebagai bentuk tanggung jawab menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beberapa waktu lalu.

"Enggak mungkin mereka merasa bersalah mungkin, ya mereka mungkin tanggung jawabnya dengan mundur," jelasnya.

Diketahui pengunduran petinggi BEI dan OJK terjadi beruntun pada Jumat (30/1/2026) kemarin. Mulanya ada Iman Rachman yang mundur diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama BEI.

Setelah BEI, pengunduran diri juga diumumkan para petinggi OJK. Mulai dari Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar; Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi;  Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) IB Aditya Jayaantara; dan terakhir Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara.

Di sisi lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi pasar modal Indonesia yang sedang mengalami masa-masa sulit pada empat hari terakhir.

Airlangga mengatakan Presiden mendesak percepatan reformasi struktural pasar modal lewat demutualisasi, peningkatan likuiditas lewat aturan free float 15 persen, dan pemberantasan praktik manipulasi termasuk goreng saham di PT Bursa Efek Indonesia atau BEI.

"Bapak Presiden memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar antara lain dengan reformasi pasar modal secara struktural melalui demutualisasi bursa dan peningkatan likuiditas melalui kenaikan minimum free float menjadi 15 persen sesuai dengan standar global," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta Sabtu malam (31/1/2026).

Pemerintah juga akan memperketat regulasi terkait transparansi kepemilikan saham dengan mewajibkan keterbukaan identitas pemilik manfaat akhir (beneficial ownership).

"Evolusi struktural tersebut termasuk percepatan demutualisasi agar sejajar dengan bursa modern," ujar Airlangga.

Terkait adanya praktik manipulatif dalam pasar modal domestik, Airlangga menegaskan pemerintah tidak akan pernah mentoleransi.

"Terkait dengan penertiban praktik spekulatif yang merusak pasar, pemerintah tidak mentolerir, sekali lagi pemerintah tidak mentolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia," ujarnya.

Menurut Airlangga cara-cara tersebut bukan hanya berdampak pada harga sama, tapi juga ekonomi nasional.

"Dan menghambat arus penanaman modal asing ataupun Foreign Direct Investment yang diperlukan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan yang berkelanjutan," ujarnya.