Sempitnya Peluang Ekonomi RI, Saat Gelar Sarjana 'Keok' oleh Lulusan SD

Suara.com - Indonesia tengah berada di persimpangan jalan yang mengkhawatirkan. Di tengah ambisi menjadi negara maju, struktur ketenagakerjaan nasional justru menunjukkan potret yang buram.

Fenomena lack of economic opportunity atau sempitnya kesempatan ekonomi mulai dirasakan nyata, dimana lulusan perguruan tinggi kian sulit terserap, sementara pasar kerja justru didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah.

Masalahnya bukan sekadar minimnya lowongan kerja, melainkan kegagalan sistem dalam menyerap tenaga kerja secara berkualitas.

Pendidikan Tinggi Tak Jamin Kerja

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) soal keadaan ketenagakerjaan Indonesia per November 2025, potret buram terlihat pada kualitas pendidikan penduduk bekerja. Mayoritas pekerja di tanah air ternyata masih didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah.

"Pada November 2025, sebagian besar penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 34,63 persen. Sementara itu, penduduk bekerja berpendidikan Diploma IV hingga S3 justru hanya mencapai 10,81 persen," tulis laporan tersebut, dikutip Kamis (5/2/2026).

Padahal, tingkat pendidikan seharusnya menjadi indikator utama kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Namun, data menunjukkan tren penurunan serapan pada hampir semua jenjang pendidikan tinggi jika dibandingkan dengan Agustus 2025.

Penurunan serapan kerja terjadi pada lulusan SMA (0,19% poin), SD ke bawah (0,12% poin), hingga lulusan sarjana dan diploma (0,03% dan 0,02% poin). Sebaliknya, kenaikan tipis justru terlihat pada lulusan SMP (0,19% poin) dan SMK (0,17% poin).

Mengapa Sektor Informal Begitu Dominan?

Kondisi ini diperparah dengan komposisi pasar kerja yang masih didominasi sektor informal. Dari total penduduk bekerja, sebanyak 85,35 juta orang (57,70%) mengadu nasib di sektor informal. Sementara mereka yang beruntung masuk ke sektor formal hanya sebanyak 62,57 juta orang (42,30%).

Dominasi sektor informal ini menandakan bahwa mayoritas warga Indonesia bekerja tanpa jaminan sosial, pendapatan yang tidak tetap, dan perlindungan hukum yang minim. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi kantong penyerap tenaga kerja terbesar (27,99%), disusul Perdagangan (18,67%) dan Industri Pengolahan (13,86%) berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) November 2025.

Kondisi ini menjelaskan mengapa lulusan SD lebih mudah "terserap". Sektor-sektor tersebut umumnya tidak memerlukan kualifikasi akademik tinggi, melainkan mengandalkan tenaga fisik atau keterampilan praktis sederhana. Sebaliknya, sektor industri bernilai tambah tinggi yang seharusnya diisi para sarjana justru tumbuh melambat.

Laporan BPS ini pun selaras dengan World Economic Forum (WEF) yang memperingatkan pengangguran atau ketiadaan peluang ekonomi sebagai risiko terbesar bagi perekonomian Indonesia pada 2026-2028.

Berdasarkan Executive Opinion Survey 2025, para pemimpin bisnis menilai kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran (lack of economic opportunity or unemployment) menjadi ancaman utama ekonomi nasional pada periode 2026-2028.

Dalam laporan itu, Indonesia tercatat sebagai satu dari 27 negara yang menempatkan risiko ini di posisi teratas. WEF menilai melemahnya prospek kerja tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu masalah sosial dan politik.

"Kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran dapat mendorong ekstrimisme, menurunkan kepercayaan terhadap institusi, serta memperparah dampak misinformasi dan disinformasi," tulis WEF dalam laporannya.

Menagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja

Sempitnya kesempatan ekonomi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk memastikan transisi menuju ekonomi bernilai tambah tinggi tidak sekadar jargon, melainkan mampu menyerap angkatan kerja terdidik secara maksimal.

Janji pemerintah membuka 19 juta lapangan kerja yang selalu digaungkan hingga kini masih dinanti. Pasalnya, data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi sepanjang 2025 hanya mampu menyerap tenaga kerja 2,71 juta dari investasi sebesar Rp1.931 triliun.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan target tersebut masih dalam proses bertahap, serta menunjukkan tren positif dari berbagai inisiatif ekonomi yang telah dijalankan.

"Kalau 19 juta itu dibagi lima tahun, nanti kita lihat dan saya optimis, Insyaallah," kata dia.

BPS sendiri mencatat angka pengangguran di Indonesia kini sebanyak 7,35 juta orang per November 2025. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan data BPS pada Agustus 2025 lalu.

Angin Segar di Tengah Lesu

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, penurunan ini seiring bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja.

"Selama periode Agustus 2025 sampai dengan November 2025, terdapat 7,35 juta orang menganggur, di mana angka ini setara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang turun menjadi sebesar 4,74 persen," kata Amalia.

Ia menambahkan, penurunan TPT terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Tren penurunan juga terjadi di wilayah perkotaan dan perdesaan.

"Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dibandingkan dengan Agustus 2025 terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan dan juga di wilayah perkotaan maupun di pedesaan," ucapnya.

Bersamaan dengan itu, jumlah angkatan kerja Indonesia juga mengalami peningkatan. Hingga November 2025, jumlah angkatan kerja tercatat mencapai 155,27 juta orang. Dari jumlah tersebut, penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 147,91 juta orang. Jumlah ini bertambah signifikan dibandingkan Agustus 2025.

Peningkatan jumlah penduduk bekerja turut mendorong naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). BPS mencatat TPAK pada November 2025 mencapai 70,95 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja laki-laki mencapai 84,83 persen, sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan mencapai 56,91 persen.