Suara.com - Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana BPJS Kesehatan bisa membiayai pengobatan jutaan orang setiap harinya?
Sebagai lembaga yang menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan memang memiliki tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran.
Salah satu istilah yang sering muncul dalam pembicaraan keuangan mereka adalah mismatch. Sederhananya, mismatch terjadi ketika biaya klaim rumah sakit dan operasional lebih besar daripada jumlah iuran yang terkumpul.
Hal ini wajar terjadi karena tarif iuran yang ditetapkan pemerintah seringkali lebih rendah dari hitungan ideal para ahli (hitung-hitungan aktuaria) demi menjaga agar beban masyarakat tetap terjangkau.
Lantas, dari mana saja uang tersebut berasal? Setidaknya ada tiga sumber utama yang menjaga denyut nadi BPJS Kesehatan tetap berdetak.
1. Iuran Peserta: Kontribusi Gotong Royong
Iuran peserta adalah tulang punggung utama. Prinsip "yang sehat membantu yang sakit" terwujud di sini. Besaran iuran ini bervariasi tergantung pada kategori peserta, seperti:
- Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Mandiri: Masyarakat yang membayar sendiri iurannya sesuai kelas (Kelas 1, 2, atau 3).
- Penerima Bantuan Iuran (PBI): Warga kurang mampu yang iurannya dibayarkan sepenuhnya oleh pemerintah.
- Pekerja Penerima Upah (PPU): Karyawan yang iurannya dipotong dari gaji dan dibantu oleh pemberi kerja.
2. Hasil Investasi Dana Jaminan Sosial (DJS)
BPJS Kesehatan tidak hanya mendiamkan uang iuran di brankas. Berdasarkan regulasi, mereka mengelola Dana Jaminan Sosial (DJS) melalui instrumen investasi yang aman dan menguntungkan.
Baca Juga: Ramai BPJS PBI Nonaktif, Menkes Sebut Solusi Masih Dibahas Pemerintah
Hasil dari investasi inilah yang kemudian diputar kembali untuk menutupi kekurangan biaya jaminan kesehatan. Meskipun jumlahnya mungkin tidak menutupi seluruh defisit, pendapatan dari investasi memberikan tambahan "napas" finansial yang sangat berarti setiap tahunnya.
3. Suntikan Dana Pemerintah (APBN)
Pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memastikan program kesehatan nasional tidak tumbang. Ketika iuran peserta dan hasil investasi belum cukup untuk menambal celah pengeluaran, pemerintah turun tangan melalui alokasi dana cadangan atau subsidi langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dukungan ini membuktikan bahwa kesehatan masyarakat adalah prioritas negara yang tidak bisa ditawar.
Menjaga kesehatan keuangan BPJS Kesehatan adalah kerja kolektif. Dengan adanya perpaduan antara iuran masyarakat, pengelolaan investasi yang cerdas, dan dukungan penuh dari dana pemerintah, program JKN diharapkan bisa terus berkelanjutan.
Sebagai peserta, peran terkecil namun terpenting kita adalah dengan disiplin membayar iuran tepat waktu, agar sistem gotong royong ini tetap kokoh melayani siapa saja yang membutuhkan.
