Saat Pemutakhiran Data Bantuan Berujung Pencabutan Status BPJS PBI, Begini Situasi yang Terjadi

Suara.com - Ratusan pasien gagal ginjal di berbagai daerah mendadak tak bisa menjalani cuci darah setelah status kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) mereka dinonaktifkan. Masalahnya, banyak pasien baru mengetahui kepesertaan itu tak aktif justru saat datang ke rumah sakit untuk terapi rutin yang tak bisa ditunda.

Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Samosir menyebut laporan yang diterima pihaknya melonjak dalam waktu singkat. Dari semula sekitar 30 laporan, jumlahnya meningkat hingga 160 pasien hanya dalam hitungan hari.

“Pasien ini rutin cuci darah, tiba-tiba statusnya tidak aktif. Seharusnya ada notifikasi atau masa tenggang,” ujarnya.

Apa Alasan Pemerintah?

Penonaktifan status PBI bagi peserta BPJS Kesehatan yang ramai terjadi belakangan ini berkaitan dengan pembaruan data penerima bantuan sosial dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kementerian Sosial melakukan pemutakhiran data terhadap 11 juta peserta BPJS PBI usai terbitnya Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku sejak 1 Februari 2026.

Menurut penjelasan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), perubahan ini dilakukan untuk memastikan bantuan negara tepat sasaran, dengan tetap memberi ruang aktivasi kembali bagi warga yang benar-benar berhak.

Gus Ipul mengatakan mekanisme penonaktifan dan pemutakhiran data BPJS PBI telah dilengkapi dengan skema reaktivasi cepat bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan, termasuk pasien cuci darah.

“Soal PBI yang nonaktif ada mekanisme reaktivasi cepat. Khusus pasien cuci darah, PBI-nya masih akan aktif 1 bulan ke depan untuk memberi kesempatan melakukan reaktivasi PBI bagi mereka yang tidak mampu, dan berpindah ke segmen mandiri bagi mereka yang mampu,” tegas Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Namun di lapangan, pasien gagal ginjal yang secara kondisi ekonomi belum berubah justru tetap terdepak dari skema bantuan dan mengalami hambatan akses layanan medis. Perubahan administratif tersebut terjadi mendadak tanpa pemberitahuan yang jelas sebelumnya.

Rumah Sakit di Tengah Tekanan Sistem

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien cuci darah meski status BPJS PBI mereka bermasalah.

“Tidak boleh, tidak boleh menolak," Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.

Namun di lapangan, rumah sakit kerap berhadapan dengan persoalan klaim dan kepastian pembiayaan ketika status kepesertaan pasien dinyatakan nonaktif.

Untuk memperoleh penjelasan dari sisi fasilitas kesehatan, redaksi Suara.com telah menghubungi Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI). Hingga artikel ini diturunkan, belum ada jawaban atau tanggapan resmi dari pihak PERSI.

Hak Atas Kesehatan Termasuk Hak Konstitusional

Kasus penonaktifan BPJS PBI yang membuat akses layanan cuci darah terganggu juga mendapat sorotan keras dari DPR RI. Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengingatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar administratif, melainkan menyangkut keselamatan pasien.

“Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut hidup dan kesehatan pasien,” ucap Edy kepada wartawan.

Edy menyoroti lemahnya komunikasi kepada masyarakat sebelum penonaktifan dilakukan, khususnya kepada warga yang secara faktual masih miskin dan bergantung pada layanan kesehatan rutin.

Sebagai tindak lanjut, DPR meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap proses pembaruan data PBI serta mekanisme perlindungan bagi warga yang secara medis rentan agar tidak kehilangan layanan vital akibat perubahan administratif.