Pastikan Harga Rumah Subsidi Tak Melejit, Menteri PKP: Program Gentengisasi Masih Dikaji!

Suara.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan jaminan bahwa program "Gentengisasi" yang diinisiasi pemerintah tidak akan mencekik kantong rakyat.

Ia menegaskan, pemerintah justru tengah menyiapkan skema khusus agar harga rumah subsidi tetap ramah di dompet masyarakat berpenghasilan rendah.

Maruarar menekankan bahwa fokus utama kementeriannya saat ini adalah menekan berbagai komponen biaya yang selama ini membebani harga hunian. Salah satu instrumen yang disiapkan adalah pemberian keringanan pajak.

"Kenapa (Gentengisasi bikin rumah subsidi mahal)? Kita justru bagaimana BPHTB, PBB dikurangin. Kita justru bagaimana saya yang menolak bunganya naik. Bisa dicek saja," ujar Maruarar saat ditemui di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Pria yang akrab disapa Ara ini tidak menampik adanya potensi tambahan biaya dalam proses pembangunan fisik akibat program gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Namun, ia memastikan pemerintah akan habis-habisan memperjuangkan agar beban anggaran tersebut tidak membengkak.

"Ya semua ini kan mesti diperjuangkan. Kalau semuanya sudah langsung beres, tapi kan kita, itulah perjuangan pemerintah. Kita harus memulai dong," tegasnya.

Selain fokus pada hunian, Maruarar menyebut program ini memiliki efek domino bagi ekonomi kerakyatan. Gentengisasi diarahkan untuk menyerap produk-produk UMKM sektor bahan bangunan, sekaligus meningkatkan standar kualitas produksi lokal.

"Kalau semua sudah jadi, bagaimana UMKM juga kita bantu, bagaimana produksinya bisa apa kualitasnya bagus," tambah Ara.

Terkait teknis pelaksanaan, Maruarar mengaku tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan final. Ia mengaku sudah meminta izin kepada Presiden Prabowo untuk melakukan kajian mendalam agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran.

"Saya sampaikan ke Presiden Prabowo waktu ulang tahun Gerindra kemarin, 'Pak, izin saya akan mempelajari.' 'Iya, kamu pelajari,' begitu," ungkapnya menirukan percakapan dengan Presiden.

Mengenai selentingan kabar bahwa alokasi anggaran program ini masih di bawah Rp1 triliun, Maruarar menekankan bahwa kebijakan publik bersifat dinamis. Ia membuka ruang untuk penyesuaian anggaran selama tujuannya untuk kebaikan rakyat.

"Kita pelajari. Apa sih di Indonesia yang enggak bisa berubah? Kalau bagus, ya kan? Bisa enggak? Bisa dong," pungkasnya.