Thomas Djiwandono: Agen Prabowo yang Bakal Robohkan 'Tembok Berlin' Fiskal-Moneter?

Suara.com - Sebuah babak baru dalam sejarah koordinasi kebijakan ekonomi Indonesia resmi dimulai pada hari ini Senin (9/2/2026). Nama Thomas Djiwandono, yang akrab disapa Tommy, kini bukan lagi sekadar penjaga gawang keuangan di Lapangan Banteng. Keponakan Presiden Prabowo Subianto ini resmi menyeberang ke Thamrin sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031.

Langkah ini bukan sekadar rotasi jabatan biasa. Di kalangan elit ekonomi, penunjukan Tommy disebut-sebut sebagai misi khusus untuk merobohkan "Tembok Berlin" yang selama ini memisahkan otoritas fiskal (Kementerian Keuangan) dan moneter (Bank Indonesia).

Selama puluhan tahun, kedua lembaga ini kerap terlihat berjalan sendiri-sendiri, dipisahkan oleh sekat independensi yang kaku.

Sinergi di Level Teknis, Bukan Sekadar 'Burden Sharing'

Tommy tidak datang dengan tangan hampa. Dalam media briefing di Jakarta, Rabu (28/1/2026), ia menegaskan bahwa misinya adalah memperkuat sinergi fiskal-moneter di level yang lebih teknis yakni likuiditas dan suku bunga.

"Hal yang saya ingin cetuskan adalah sinergi fiskal-moneter, khususnya di level likuiditas dan suku bunga. Ini fundamentally berbeda dengan apa yang dilakukan saat pandemi," tegas Tommy.

Jika dulu sinergi hanya terbatas pada pembagian beban utang (burden sharing), kini Tommy ingin memastikan bahwa ketika pemerintah menarik rem atau gas di APBN, BI siap menyambutnya dengan transmisi moneter yang seirama.

Tommy pun menjawab santun keraguan publik soal latar belakangnya yang minim pengalaman moneter.

"Bahwa saya tidak memiliki pengalaman moneter, saya tidak bisa pungkiri. Tapi, saya memiliki kapabilitas lain yang bisa melengkapi," ujarnya percaya diri.

Ia merujuk pada modal pengalamannya sebagai Wakil Menteri Keuangan yang mengelola surat utang negara (SBN) dan investasi.

Fenomena 'Tukar Guling' atau Kebutuhan Organik?

Dinamika ini makin menarik ketika posisi yang ditinggalkan Tommy di Kemenkeu diisi oleh Juda Agung, yang sebelumnya menjabat Deputi Gubernur BI. Istilah "tukar guling" pun menyeruak. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung menepis anggapan tersebut.

"Bukan tukar guling, kebetulan saja kemampuan Pak Juda bisa menggantikan Pak Thomas. Daripada saya pusing-pusing cari," kata Purbaya dengan gaya bicaranya yang lugas di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/2/2026).

Purbaya memandang kepindahan Tommy ke BI sebagai strategi penguatan KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan). Baginya, hadirnya sosok yang mengerti seluk-beluk fiskal di dalam Dewan Gubernur BI akan membuat koordinasi jauh lebih cair. Purbaya yang dikenal optimistis dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen ini melihat Tommy sebagai "orang dalam" yang paham kebutuhan pemerintah namun tetap menghormati aturan main bank sentral.

Restu Gubernur BI dan Isu Independensi

Gubernur BI Perry Warjiyo menyambut hangat kedatangan Tommy. Perry menegaskan bahwa terpilihnya Tommy tidak akan melunturkan independensi BI.

"Saya sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 14 Januari 2026 menyampaikan rekomendasi usulan tiga calon, salah satunya Bapak Thomas Djiwandono," ungkap Perry.

Ia menjamin bahwa proses ini sudah sesuai koridor UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan). Bagi Perry, Tommy adalah aset untuk memperkuat komunikasi kebijakan kepada pasar dan pemerintah, tanpa harus mengintervensi mandat utama BI menjaga stabilitas harga.

Peluang dan Risiko

Para pengamat ekonomi pun tak ketinggalan memberikan catatan. Banyak yang melihat ini sebagai langkah berani Presiden Prabowo untuk memastikan "politik komando" di sektor ekonomi berjalan lurus.

"Thomas Djiwandono ini adalah seorang yang mempunyai figur milenial yang cukup bagus dalam masalah keuangan sehingga wajar kalau seandainya Thomas Djiwandono itu mencalonkan diri sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dan kemungkinan besar lima tahun ke depan akan dipersiapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia," ujar Pengamat pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi.

Dia melihat tantangan terbesar Tommy adalah membuktikan kepada pasar global bahwa ia masuk ke BI bukan sebagai "utusan politik" untuk mencetak uang demi ambisi belanja pemerintah, melainkan sebagai teknokrat yang paham bagaimana menyeimbangkan pertumbuhan dan inflasi.

"Kita harus lihat bahwa Thomas Djiwandono adalah seorang profesional, jangan melihat dari partai yang mengusung, ini adalah jabatan independen untuk bergabung menjadi Deputi. Kenapa Thomas Djiwandono dimasukkan di Deputi Gubernur Bank Indonesia? Adalah untuk memperkuat, memperkuat fondasi moneter di Bank Indonesia," tegasnya.

Di tengah bayang-bayang pelemahan rupiah dan target pertumbuhan tinggi era Prabowo-Gibran, kehadiran Tommy di BI adalah sebuah eksperimen besar.

"Masuknya Tommy ke BI makin memperburuk citra independensi otoritas moneter. Rupiah bisa makin melemah, karena kehilangan legitimasi di mata investor," ungkap Direktur Eksekutif Celis Bhima Yudhistira.

Menurut Bhima, posisi Deputi Gubernur BI seharusnya diisi oleh talenta internal BI yang mumpuni dan memahami kebijakan moneter

"Deputi gubernur BI harusnya talenta dari internal BI yang mumpuni dan paham kebijakan moneter," ujarnya.

Purbaya sendiri Ia menyampaikan ucapan selamat kepada Tommy atas amanah barunya di posisi strategis bank sentral itu.

“Mudah-mudahan di Bank Indonesia nanti bisa lebih berperan membentuk kebijakan yang pas buat pertumbuhan (ekonomi) yang lebih bagus ke depan,” kata Purbaya.

Menurut Purbaya, bergabungnya Thomas di BI, yang memiliki mandat menjalankan kebijakan moneter, akan mempermudah koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter.