- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti berdampak ekonomi dan mulai diakui sebagai pendekatan pembangunan baru oleh ekonom.
- Anggaran MBG tahun 2026 ditetapkan Rp 268 triliun, dengan 93 persen dana disalurkan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
- Hingga 13 Februari 2026, BGN telah mencairkan dana Rp 32,1 triliun, menciptakan peredaran uang besar di daerah-daerah.
Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) , Dadan Hindayana mengungkap, bahwa program badan bergizi gratis (MBG) telah memberikan dampak secara ekonomi dan mulai diakui sebagai program yang bermanfaat.
Hal itu disampaikan Dadan dalam paparan pada agenda Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta pada Jumat (13/2/2026).
"Alhamdulillah sekarang sudah berjalan satu tahun dan kemudian mulai mendapat pengakuan dari rekan sejawat saya ahli ekonomi dari IPB, yang tadinya skeptis dengan program makan bergizi, akhirnya beliau sekarang melihat bahwa MBG ini merupakan pendekatan ekonomi baru dalam pembangunan di Indonesia," ujar Dadan.
Dadan mengungkap bahwa dana MBG untuk tahun 2026 telah dianggarkan sebesar Rp 268 triliun, dengan dana cadangan sebesar Rp 67 triliun.
"Sehingga akan mencapai sekitar 335 triliun dan jangan lupa bahwa 93 persen dari anggaran tersebut itu dialirkan oleh BGN melalui KPPN langsung ke satuan pelayanan pemenuhan gigi di setiap SPPG, di setiap provinsi, di kampung-kampung," kata Dadan.
"Dan uang yang cair kepada mereka rata-rata setiap bulan itu hampir Rp 1 miliar, dimana 70 persen digunakan untuk beli bahan baku, 20 persen digunakan untuk membiayai operasional termasuk gaji relawan, dan 10 persen diberikan untuk insentif bagi mereka yang kemudian membangun SPPG di setiap lokasi," sambungnya.
Dadan pun memaparkan sebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), seperti Aceh yang memiliki 608 SPPG, dan Jawa Barat 5.295 SPPG. Menurutnya sebaran SPPG itu mencerminkan peredaran uang.
"Itu mencerminkan jumlah uang yang beredar di daerah tersebut, kali 1 miliar. Jadi kalau ada 608 SPPG itu artinya Rp 608 miliar ada di Aceh dalam satu bulan. Kemudian di Jawa Barat ada 5295 SPPG itu artinya ada 5,295 triliun per bulan di Jawa Barat," sebutnya.
"Sehingga kalau kita lihat di proyeksi uang beredar saat ini satu setengah bulan, itu kita sudah proyeksikan ada 29 triliun uang sudah beredar di masyarakat dan masing-masing ini dimiliki dan menyebar merata di seluruh provinsi," sambung Dadan.
Baca Juga: Prabowo: 60,2 Juta Warga Sudah Terima MBG, Setara Penduduk Afrika Selatan
Sementara per tanggal 13 Februari 2026, BGN telah mencairkan dana sebesar Rp 32,1 triliun.
"Dan belum pernah ada sepanjang sejarah republik, ada sebuah kementerian yang sudah mencairkan Rp 32,1 triliun dalam waktu satu setengah bulan. Dan itu 70 persen untuk beli bahan baku, 20 persen untuk bayar biaya operasional. Dan 10 persen untuk memberikan intensif kepada mereka yang melakukan bantuan di dalam program makanan bergizi gratis," pungkasnya.
