Menuju Solar Based Economy: Tantangan Regulasi dan Pendanaan Program PLTS 100 GW Presiden Prabowo

Suara.com - Target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100GW yang dicanangkan Presiden Prabowo kini mulai digarap. Melalui laporan bertajuk "Solar Archipelago: Delivering 100 GW Solar PV Program in Indonesia" pada Senin, (23/02/26), IESR menyodorkan kerangka kerja operasional yang komprehensif agar visi ini menjadi rencana yang terukur dan dapat dijalankan.

Kepala Analis Sistem Ketenagalistrikan Institute for Essential Services Reform (IESR), Alvin Putra Sisdwinugraha menegaskan bahwa target ini adalah pintu gerbang menuju tranformasi ekonomi baru.

“100 GW ini bukan hanya sekadar soal target kapasitas ataupun proyek. Namun, kami di IESR melihat bahwa 100 GW adalah indikator kualitatif di mana Indonesia mampu mencapai solar based economy atau ekonomi berbasis energi surya,” paparnya.

Ia mencontohkan bahwa India dan China membutuhkan waktu perencanaan belasan tahun untuk membangun ekosistem serupa. Oleh karena itu, Indonesia juga perlu bergerak cepat dengan mempertimbangkan langkah yang sistematis.

Enam Prinsip dan Dua Program Utama

Untuk mencapai kondisi ekonomi berbasis surya tersebut, kajian ini mengusulkan enam prinsip utama:

1. Mendahulukan akses listrik di desa (powering every village)
2. Sinergi agar program tidak tumpang tindih
3. Akuntabilitas melalui monitoring yang transparan transparan untuk mencegah adanya penyelewengan dan korupsi
4. Community led growth, di mana peran komunitas dan desa adalah hal yang utama untuk dapat meningkatkan kegiatan ekonomi mereka berbasis energi surya
5. Economic acceleration atau akselerasi ekonomi produktif, di mana pengguna energi surya diharapkan dapat menyokong kegiatan-kegiatan produktif di desa
6. Workforce transformation, yakni melakukan transformasi tenaga kerja untuk menyediakan new green jobs di Indonesia

Prinsip-prinsip tersebut kemudian diturunkan menjadi dua program implementasi prioritas. Pertama, program penggantian pembangkit diesel (diesel replacement), Kedua, program elektrifikasi dan penggunaan produktif (electrification and producrive use) yang bertujuan agar kehadiran listrik di desa mampu memicu keuntungan ekonomi nyata bagi masyarakat.

Alvin mejelaskan bahwa langkah awal ini akan memberikan dampak signifikan yang instan bagi negara.

“Dampak ekonomi jangka pendeknya kita bisa lihat bahwa ada penghematan konsumsi diesel sebesar 21 triliun rupiah. Lalu penurunan emisi sebesar 24 juta ton CO2, pembentukan lapangan kerja hijau baru sebesar 118 ribu, serta kontribusi PDRB diperkirakan sekitar 112 triliun rupiah.”

Tahapan Implementasi Menuju 2030

Untuk mencapai target secara berkelanjutan, pembangunan dipecah ke dalam lima tahap strategis:

• 2026 Foundations and Integration Phase: fokus pada penetapan kerangka regulasi yang sesuai untuk mengeksekusi rencana besar ini.
• 2027 Scale-up Phase: melakukan validasi model teknis, finansial, dan pengiriman (delivery model) dalam implementasi program.
• 2028 Acceleration Phase: memobilisasi investasi dan rantai pasok (supply chain) dalam skala besar.
• 2029 Consolidation Phase: melakukan asesmen pengoperasian dan pemeliharaan sistem yang sudah terpasang agar berjalan berkelanjutan.
• 2030 Completion & Transition Phase: bertransisi menuju pasar energi surya yang mandiri (self-sustaining solar market).

Mematahkan Hambatan Regulasi

Meskipun program ini memiliki potensi yang besar, tantangan regulasi masih juga membayangi. Oleh karena itu, diperlukan langkah berani untuk mensubstitusi pembangkit fosil secara lebih agresif seperti unit PLTU dan PLT Gas yang ada dalam RUPTL.

“Sebagai contoh, kita punya 5 GW PLTU dan 10 GW PLT Gas, baik PLTGU, PLTG, PLTMG di dalam perencanaan RUPTL sampai tahun 2030. Kurang lebih untuk menggantikan seluruh PLTU dan PLTGas dalam perencanaan itu membutuhkan kurang lebih 43 GW PLTS,” ujar Alvin.

Total pendanaan yang dibutuhkan pun mencapai angka yang signifikan, yakni sekitar 78 miliar USD untuk program prioritas yang dapat dioptimalkan melalui pendanaan internasional berbasis iklim serta partisipasi swasta.

Terakhir, Alvin menyampaikan bahwa pemerintah perlu memprioritaskan perbaikan empat regulasi kunci, termasuk revisi Perpres 112/2022 dan Permen ESDM terkait wilayah usaha. Hal ini penting agar Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memiliki payung hukum yang kuat untuk berpartisipasi sebagai penyedia listrik masyarakat, sehingga target 100 GW benar-benar menjadi penggerak kedaulatan energi dari tingkat desa.