REGIONAL:
Suara.com - Program pembangunan 100 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tak sekadar proyek energi. Skema ambisius ini diproyeksikan mampu menyerap hingga 1,4 juta tenaga kerja hijau baru, menjadikannya salah satu peluang penciptaan green jobs terbesar dalam sejarah transisi energi Indonesia.
Rencana ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan 2025 untuk mempercepat pembangunan energi surya nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada PLTD yang mahal dan tinggi emisi.
Selain mendorong kemandirian energi, proyek ini juga diarahkan untuk mendukung pengembangan PLTS skala desa guna menopang koperasi, UMKM, hingga rantai pendingin lokal.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam peluncuran laporan bertajuk Solar Archipelago: Delivering 100 GW Solar PV Program in Indonesia pada Senin (23/02/2026). Laporan ini menekankan bahwa transformasi energi tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
Analis Energi Terbarukan dan Penyimpanan Energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Afriza Ni’matus Sa’adah, menyebut potensi serapan tenaga kerja dalam program ini sangat signifikan.
“Proyek ini sebetulnya memiliki dampak yang sangat signifikan untuk tenaga kerja di Indonesia, di mana pada masa awal untuk pengimplementasian program 100GW ini diproyeksikan akan tercipta lapangan pekerjaan baru sebesar 1,4 juta atau setara dengan 118 ribu green job baru,” ujarnya.
Studi IESR juga menunjukkan bahwa PLTS terdesentralisasi, seperti skala desa dan komunitas, mampu menciptakan lapangan kerja enam kali lebih banyak dibandingkan PLTS skala besar (utility-scale). Tingginya kebutuhan logistik, instalasi di wilayah terpencil, serta operasi dan pemeliharaan jangka panjang berbasis komunitas menjadi faktor pendorong utama.
Mengatasi Mismatch dan Tantangan Sumber Daya Manusia
Meskipun potensinya sangat besar, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada tantangan struktural, yakni ketidaksesuaian lokasi (mismatch). Sebagian besar desa yang menjadi prioritas elektrifikasi berada di Indonesia bagian Timur, sementara pusat pendidikan dan Balai Latihan Kerja (BLK) masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra.
Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa menekankan bahwa ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terampil di lokasi proyek adalah kunci. Dari sini kemudian diusulkan Great Skill Compact, yakni program pelatihan masif yang tersertifikasi bagi anak muda di 34 provinsi. Kerja sama antara universitas, BLK milik pemerintah daerah, dan standar kompetensi yang sudah ada harus segera dijalankan secara luas. Hal ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu pemerataan kualitas SDM agar proyek nasional tidak hanya mengandalkan tenaga kerja dari pusat.
“Kita tidak ingin bahwa instalasi PLTS di Papua itu mendatangkan tenaga kerja dari Jawa. Kita ingin putra putri dari Papua itulah yang memasang PLTS mereka dengan bangga. Dan cara ini yang kami lihat bisa mengatasi kesenjangan tenaga kerja,” tegas Fabby.
Menuju Kemandirian Energi
Untuk menutup celah tersebut, tenaga kerja harus bersifat terdesentralisasi dan terintegrasi langsung dengan lokasi proyek. Afriza menekankan bahwa program 100GW ini pada akhirnya bukan sekadar ambisi di atas kertas, melainkan transformasi sistem energi nasional menuju kedaulatan dan kemandirian energi.
“Kini yang diperlukan adalah konsolidasi kebijakan, kepemimpinan kolektif, serta implementasi untuk menerjemahkan visi PLTS 100 GW ke dalam prioritas,” jelasnya menutup pemaparan.
Penulis: Vicka Rumanti
TERPOPULER
