Bidik Investor Kalangan Masyarakat, PT SMI Siapkan Obligasi Rp 8-10 Triliun di 2026

Suara.com - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI berencana meluncurkan obligasi senilai Rp 8 triliun hingga Rp 10 triliun sepanjang tahun 2026. Hal ini dimaksudkan demi menarik investor publik, khususnya kalangan masyarakat umum.

"Terkait dengan rencana penerbitan obligasi tahun 2026 ini di kisaran Rp 8-10 triliun," kata Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI, Aradita Priyanti dalam Media Briefing PT SMI di kantornya, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Sementara itu Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah menjelaskan bahwa sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), PT SMI memiliki mandat untuk menjadi agen pembangunan berkelanjutan yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan bangsa.

Dalam menjalankan mandat tersebut, PT SMI memastikan setiap pembiayaan yang disalurkan tidak hanya memenuhi kebutuhan proyek, tetapi juga memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terukur.

Ia menilai kalau pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur, merupakan fondasi penting bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai memperkuat konektivitas, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional. Namun seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan nasional, diperlukan skema pendanaan yang lebih kuat, kolaboratif, dan beragam.

Namun seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan nasional, diperlukan skema pendanaan yang lebih kuat, kolaboratif, dan beragam. PT SMI memandang bahwa keterlibatan masyarakat menjadi clemen penting untuk memperluas kapasitas pendanaan pembangunan.

"Dengan memperbesar ruang partisipasi masyarakat, pembangunan dapat berlangsung lebih inklusif dan berkelanjutan tanpa bergantung pada satu atau dua sumber pembiayaan saja," katanya.

Reynaldi menyebut bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari transformasi Perseroan menjadi Development Finance Institution (DFI) yang semakin adaptif dan inklusif.

"Sebagai fiscal tool Pemerintah, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembangunan nasional berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Rencana peluncuran instrumen investasi ini merupakan langkah untuk memperluas partisipasi publik dan menghubungkan masyarakat secara langsung dengan agenda pembangunan nasional yang berorientasi jangka panjang," papar dia.