Kemenkeu Ungkap Efek Perang AS-Israel-Iran ke Ekonomi RI

Baca 10 detik

Kementerian Keuangan memantau risiko global dari konflik AS, Israel, dan Iran yang berdampak pada Selat Hormuz.
Gangguan rantai pasok energi, volatilitas pasar, dan pelemahan ekspor menjadi perhatian utama pemerintah saat ini.
Pemerintah mengelola APBN hati-hati di bawah 3% defisit PDB sambil memperkuat hilirisasi dan diversifikasi mitra dagang.

Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku bakal terus memantau risiko global akibat perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang kemudian berujung pada penutupan Selat Hormuz.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu menyatakan kalau ada konflik ini menimbulkan risiko gangguan terhadap rantai pasok global, terutama pasokan energi dan minyak bumi, serta peningkatan volatilitas pasar keuangan global menjadi perhatian utama.

Menurutnya, ketegangan perdagangan global juga berpotensi menekan kinerja ekspor nasional melalui pelemahan permintaan eksternal dan peningkatan biaya logistik.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu. [Suara.com/Dicky Prastya]

“Pemerintah terus memantau secara cermat dinamika geopolitik global serta berbagai risiko yang berpotensi mempengaruhi perekonomian nasional," katanya, dikutip dari siaran pers, Senin (2/3/2026).

Ia mengklaim bahwa fundamental eksternal Indonesia tetap baik yang tercermin dari kinerja neraca perdagangan masih mencatatkan surplus selama 69 bulan berturut-turut.

Febrio juga memastikan Pemerintah terus mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) secara hati-hati agar defisit tidak melebihi 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"APBN akan terus dikelola secara hati-hati, termasuk dengan menjaga defisit anggaran tetap terkendali di bawah 3% PDB,” ujar Febrio.

Ia menyebut Pemerintah turut memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Upaya mitigasi risiko dilakukan melalui percepatan keberlanjutan hilirisasi sumber daya alam, peningkatan daya saing produk ekspor bernilai tambah, serta diversifikasi mitra dagang utama melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional guna memperluas akses pasar dan memperkuat ketahanan sektor eksternal Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks," jelasnya.