Jika Ini Terjadi, Purbaya Akui Harga BBM Subsidi Bisa Naik

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui Pemerintah bisa menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi imbas perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berujung penutupan Selat Hormuz.

Menkeu Purbaya menyebut kalau Pemerintah sudah melakukan perhitungan dari efek konflik geopolitik Timur Tengah itu ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menjelaskan, apabila harga minyak tembus 92 Dolar AS per barrel, maka itu bisa berdampak ke defisit APBN yang tembus hingga 3,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Tapi itu bisa terjadi apabila Pemerintah memang tidak melakukan upaya apapun.

"Itu kalau kita enggak ngapa-ngapain. Tapi kan biasanya kita bisa melakukan langkah-langkahnya supaya sehingga kita bisa menjaga tetap di bawah 3 persen," katanya di acara Buka Puasa Bersama di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Bendahara Negara bercerita kalau harga minyak 92 Dolar AS per barrel tidak akan menimbulkan 'kiamat' ke perekonomian. Sebab, Indonesia pernah melewati keadaan di mana harga minyak tembus 150 Dolar AS per barrel.

"Jatuh enggak ekonominya? Agak melambat, tapi enggak jatuh. Jadi kita punya pengalaman mengatasi hal itu," lanjutnya.

Namun Purbaya tak menampik harga BBM naik jika kenaikannya terjadi setahun penuh dan APBN tidak kuat mengatasinya. Hal itu pun berdampak ke masyarakat yang perlu merogoh kocek lebih banyak untuk pembelian BBM.

"Kalau memang anggarannya enggak kuat sekali, enggak ada jalan lain. Ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM. Kalau memang harganya tinggi sekali dan anggarannya sudah enggak tahan lagi," beber dia.

"Kita sudah exercise, kalau harga minyak 92 Dolar AS selama setahun rata-rata, itu kan APBN kan setahun. Maka defisitnya menjadi 3,6 persen tadi. Nah kalau itu kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi," jelasnya.