Perbanas dan BRI: Kredit 9,96% dan DPK 13,48% Tunjukkan Perbankan Tangguh

Suara.com -
Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, industri perbankan Indonesia dinilai tetap menunjukkan resiliensi yang kuat. Namun demikian, sejumlah strategi antisipatif perlu dipersiapkan guna menjaga stabilitas sektor keuangan serta keberlanjutan pertumbuhan ke depan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PERBANAS yang juga Direktur Utama BRI, Hery Gunardi dalam forum CFO PERBANAS bertema “Driving Acceleration with Accountability” yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat (6/3/2026). Acara tersebut turut dihadiri oleh Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas OJK Deden Firman Hendarsyah, Ketua Dewan Kehormatan PERBANAS Agus Martowardojo, serta Ketua Badan Pengawas PERBANAS Kartika Wirjoatmodjo.

Dalam paparannya, Hery Gunardi menjelaskan bahwa fundamental industri perbankan nasional hingga awal 2026 masih berada pada level yang solid. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit per Januari 2026 yang mencapai 9,96% secara tahunan (YoY), meningkat dibandingkan posisi 2025 yang berada di kisaran 9,63% YoY.

Pada saat yang sama, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 13,48% (YoY). Rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) juga masih terjaga di kisaran 2,14%. Sementara itu, ketahanan permodalan industri perbankan pun tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sekitar 25,87%.

“Beberapa indikator profitabilitas menghadapi tekanan moderat seiring meningkatnya biaya operasional. Namun demikian, perbankan tetap perlu waspada. Walaupun outlook industri perbankan secara umum masih cukup baik, tapi kita harus tetap antisipatif terhadap berbagai potensi risiko ke depan,” ucapnya.

Menurut Hery, ketegangan geopolitik global yang berkepanjangan berpotensi mendorong inflasi energi dan harga pangan, menekan daya beli masyarakat, serta memperlambat aktivitas ekonomi. Di saat yang sama, ketidakpastian ekonomi juga menekan kinerja sektor usaha sehingga berpotensi meningkatkan risiko NPL, yang pada akhirnya menuntut perbankan untuk lebih selektif dalam penyaluran kredit serta memperkuat pengelolaan risiko dan kualitas aset.

Untuk itu, Hery menyebutkan bahwa industri perbankan perlu memperkuat berbagai langkah mitigasi risiko guna menjaga stabilitas sektor keuangan. Beberapa protokol mitigasi spesifik harus dipersiapkan oleh perbankan.

Pertama, penguatan manajemen risiko dengan melakukan stress test sektoral pada portofolio di sektor transportasi, logistik, dan manufaktur yang sangat bergantung pada BBM, melakukan early warning system terhadap potensi pemburukan NPL, serta pengetatan disiplin kredit dan risk-based pricing.

Kedua, perbankan perlu memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai untuk menghadapi potensi volatilitas arus dana dengan memperkuat Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR). Tak ada pilihan lain, perbankan harus memiliki bantalan arus kas yang cukup.

Ketiga, perbankan Indonesia harus mengelola risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing dengan menjaga posisi devisa neto (PDN) tetap konservatif, memperkuat strategi lindung nilai (hedging) untuk eksposur valas, serta mengelola maturity mismatch valuta asing.

Menurut Hery, langkah tersebut menjadi penting untuk memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing bagi sektor-sektor strategis, termasuk eksportir dan importir, guna menjaga kelancaran aktivitas perdagangan nasional.

Senada dengan Hery Gunardi, Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas OJK Deden Firman Hendarsyah menuturkan bahwa kondisi perbankan nasional dinilai masih cukup resilien, terutama dari sisi indikator permodalan. Industri perbankan memiliki bantalan permodalan yang kuat untuk menghadapi dinamika global.

“Demikian pula dari sisi likuiditas, kondisinya masih ample dan seluruh indikator utama berada di atas threshold minimal yang ditetapkan regulator,” pungkas Deden.***