Fenomena Panic Buying BBM Hantui Daerah-daerah, Apa Pemicu dan Dampaknya?

Suara.com - Fenomena pembelian massal dengan jumlah masif atau panic buying untuk komoditas energi mulai marak terjadi di sejumlah daerah. Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga LPG menjadi komoditas yang paling banyak diborong masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.

Lonjakan pembelian ini dipicu oleh kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan harga energi global. Harga minyak dunia yang telah menembus USD 100 per barel membuat sebagian masyarakat khawatir harga BBM di dalam negeri ikut terdampak.

Akibatnya, banyak warga memilih berbondong-bondong ke SPBU untuk mengisi bahan bakar lebih banyak dari biasanya, selagi harga belum mengalami kenaikan.

Beberapa daerah bahkan dilaporkan mulai merasakan dampak dari fenomena tersebut. Di Aceh, sejumlah SPBU mengalami lonjakan pembelian BBM yang cukup signifikan hingga memicu antrean panjang kendaraan.

Kondisi serupa juga sempat terjadi di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Banyak warga langsung mendatangi SPBU untuk memastikan kendaraan mereka memiliki pasokan bahan bakar yang cukup.

Pemerintah sendiri telah mengimbau masyarakat agar tidak resah terhadap kenaikan harga minyak dunia tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional saat ini dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri.

Ia menyebutkan, stok BBM nasional yang dilaporkan saat ini berada di kisaran 21 hingga 25 hari.

"Sebenarnya enggak perlu ada (panic buying). Pasokan nggak ada masalah. Untuk puasa dan Hari Raya Idulfitri semuanya terjamin, enggak ada masalah," ucapnya.

Kenapa Terjadi Panic Buying?

Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai fenomena panic buying tidak hanya dipicu oleh faktor eksternal seperti kenaikan harga minyak dunia, tetapi juga oleh faktor internal.

Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah ketidakjelasan informasi dari pemerintah terkait kondisi stok BBM nasional.

Pemerintah disebut hanya menyampaikan bahwa stok BBM aman selama 21 hari, tanpa memberikan penjelasan yang lebih rinci kepada publik. Hal ini dinilai memicu keresahan di tengah masyarakat.

"Dia (pemerintah) hanya mengatakan bahwa cadagan cukup 21 hari, tapi tanpa ada satu penjelasan yang lebih rinci. Nah, itu saya kira yang mendorong panic buying," katanya kepada Suara.com.

Selain itu, pemerintah juga belum memberikan kepastian apakah harga BBM akan naik atau tidak di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Ketidakpastian informasi tersebut dinilai membuat masyarakat semakin khawatir sehingga memilih membeli BBM dalam jumlah besar.

"Jadi, Pemerintah harus memberikan komunikasi dengan baik dan benar tanpa ditutupi-tutupi. Misalnya bagaimana kalau berapa satu hari tadi tidak mencukupi dari mana setelah itu akan ditambah misalnya. Misalnya mengambil dari dari Amerika Serikat," ucapnya.

"Dari Amerika, ya, belum tentu ada jaminan. Udah juga tidak naik sampai hari raya. Kan juga tahu juga, misalnya perangnya makin berkecamuk dan harga minyak menjadi USD 150, terus apakah harga tidak dinaikkan," sambung Fahmy.

Dampak dari Panic Buying

Fahmy mengingatkan, fenomena panic buying BBM yang berlangsung berkepanjangan berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif.

Pertama, pembelian BBM secara masif dapat mengganggu ketersediaan stok di masa mendatang. Kedua, jika stok mulai menipis, maka antrean panjang di SPBU sulit dihindari.

Ketiga, jika ada masyarakat yang tidak mendapatkan BBM di SPBU, maka potensi gesekan sosial di tengah masyarakat bisa saja terjadi.

"Jadi ini harus yang dicegah, jangan sampai banyak ada spekulan, di mana banyak orang jualan BBM tak resmi di pinggir jalan," bebernya.

Karena itu, Fahmy menyarankan pemerintah segera memberikan penjelasan secara terbuka terkait kondisi stok BBM nasional serta kepastian kebijakan harga ke depan. Langkah tersebut dinilai penting untuk meredam kekhawatiran masyarakat agar fenomena panic buying tidak semakin meluas.