Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global

Suara.com - Pemerintah memaparkan delapan butir transformasi budaya kerja nasional dan kebijakan energi sebagai langkah strategis menghadapi tekanan global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, paket transformasi ini dirancang untuk mendorong efisiensi, produktivitas, serta ketahanan ekonomi dalam jangka menengah hingga panjang.

"Program kebijakan ini disebut dengan delapan butir transformasi budaya kerja nasional," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026).

Pertama, menegaskan kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dengan fundamental yang kuat meski di tengah dinamika global.

"Perlu ditekankan kepada masyarakat kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh," katanya.

Kedua, mencakup transformasi budaya kerja yang lebih efisien. Pemerintah menerapkan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan setiap Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN), mendorong WFH di sektor swasta, membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, serta memangkas perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri.

"Penerapan Work From Home bagi ASN dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu yaitu setiap hari Jumat," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan transportasi publik, penambahan cakupan Car Free Day (CFD), serta memastikan kegiatan pendidikan tetap berjalan normal secara tatap muka.

Kemudian, Ketiga berisi imbauan kepada masyarakat untuk menghemat energi, mengurangi mobilitas, menggunakan transportasi publik, dan tetap produktif dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Selanjutnya, Keempat pemerintah menetapkan kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.

Lalu, kelima menyoroti potensi penghematan dari kebijakan tersebut, termasuk efisiensi dari penerapan WFH dan pengurangan mobilitas masyarakat.

"Potensi penghematan dari kebijakan Work From Home ini yang langsung ke APBN adalah Rp 6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM," kata Airlangga.

Keenam, mencakup prioritisasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga dengan mengalihkan anggaran dari pos non-prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non-operasional, dan kegiatan seremonial ke program yang lebih produktif.

"Potensi prioritisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun," tuturnya.

Setelah itu, ketujuh adalah penerapan kebijakan biodiesel B50 yang mulai berlaku 1 Juli 2026 untuk mengurangi konsumsi BBM fosil sekaligus menekan beban subsidi energi.