- Menko Infrastruktur AHY merencanakan pembangunan dan reaktivasi rel kereta api sepanjang 14 ribu kilometer di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
- Proyek infrastruktur jangka panjang hingga tahun 2045 tersebut diperkirakan membutuhkan total anggaran investasi mencapai Rp1.200 triliun secara bertahap.
- Pemerintah akan menerapkan skema pendanaan kreatif melalui APBN, APBD, serta kerja sama investasi swasta dalam maupun luar negeri.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa pemerintah akan mereaktivasi dan membangun rel kereta api nasional sepanjang 14 ribu kilometer.
Proyek ini difokuskan pada pengembangan konektivitas di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
"Kita perlu membangun atau mengembangkan dan mereaktivasi kurang lebih 14.000 kilometer," kata AHY saat menggelar konferensi pers di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
AHY mencatat bahwa dari total 12.000 kilometer rel yang ada di Indonesia, 10.000 kilometer di antaranya berada di Pulau Jawa, namun hanya 7.000 kilometer yang saat ini masih aktif.
Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi menjadi wilayah yang strategis untuk pengembangan moda transportasi kereta api.
"Di wilayah-wilayah yang memang potensi utamanya adalah sumber daya alam, komoditas ekstraktif, maka perlu didukung oleh transportasi logistik kereta yang benar-benar bisa digunakan secara efektif dan efisien," kata AHY.
Dia menyebut bahwa proses pembangunannya tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat, setidaknya memerlukan waktu jangka menengah hingga panjang.
"Sehingga harus ada quick wins-nya dan harus ada anggaran yang memadai. Nah disinilah kita menghitung jumlah kira-kira kebutuhannya seperti apa dalam 20 tahun menuju 2045," kata AHY.
Berdasarkan perhitungan awal, pengembangan infrastruktur kereta api tersebut diperkirakan membutuhkan dana setidaknya Rp1.200 triliun hingga tahun 2045.
"Biayanya diperkirakan sekitar Rp1.200 triliun untuk jangka waktu 20 tahun," ujar AHY.
Dengan estimasi tersebut, dibutuhkan alokasi anggaran tahunan sekitar Rp60 triliun hingga Rp65 triliun. Meski demikian, AHY menekankan bahwa angka ini belum bersifat final.
"Karena sekali lagi membangun, mengembangkan infrastruktur itu juga sangat tergantung pada kondisi geografis dari daerah-daerah yang akan kita kembangkan," ujarnya.
AHY mengatakan, dalam proses pembangunannya tidak bisa hanya bergantung pada APBN, tapi juga dari APBD dan skema pembiayaan lainnya dengan bekerja sama dengan pihak swasta, termasuk investasi dari luar negeri.
"Jadi kita harapkan ada sumber-sumber keuangan kreatif lainnya yang bisa dikembangkan bukan hanya untuk membangun prasarana tapi juga mengembangkan industri dalam negeri," kata AHY.
TERPOPULER
