Pesan Tegas Purbaya: Jabatan Adalah Fungsi Pelayanan, Bukan Sekadar Fasilitas

Suara.com - Pada Selasa, 12 Mei 2026, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator sebagai bagian dari dinamika organisasi.

Pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali nilai dasar birokrasi yang berorientasi pada pelayanan.

Rotasi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat fungsi kelembagaan dan menjaga efektivitas kerja.

Menurut Menkeu, perpindahan jabatan adalah hal yang wajar dalam organisasi yang terus bergerak dan berkembang.

"Dalam organisasi, perpindahan itu biasa. Tour of duty, tour of area, biasa itu. Organisasi memang harus bergerak. Kalau tidak bergerak, lama-lama akan kaku," ungkap Purbaya pada Selasa, 12 Mei 2026.

"Tapi yang paling penting bukan siapa pindah ke mana. Yang penting adalah setelah pelantikan ini, fungsi Kemenkeu harus semakin kuat. Kita kerjanya semakin rapi, dan kepercayaan publik akan semakin baik," lanjutnya.

Pesan tersebut menekankan bahwa esensi utama dari rotasi jabatan bukan pada individu, melainkan pada peningkatan kualitas organisasi.

Dengan demikian, setiap perubahan posisi harus berdampak langsung pada kinerja yang lebih baik dan kepercayaan publik yang meningkat.

Lebih lanjut, Menkeu mengingatkan bahwa cara pandang terhadap jabatan akan menentukan sikap dan perilaku dalam bekerja.

Ia menegaskan pentingnya memaknai jabatan sebagai tanggung jawab pelayanan, bukan sekadar fasilitas.

"Jabatan ini bukan fasilitas, jabatan ini fungsi. Kalau dilihat sebagai fasilitas, kita sibuk menjaga posisi. Kalau dilihat sebagai fungsi, kita fokus bekerja," tandas Menkeu.

Pernyataan ini menjadi pengingat kuat bahwa orientasi kerja harus berfokus pada kontribusi nyata, bukan pada kenyamanan pribadi.

Dalam konteks birokrasi modern, integritas dan profesionalisme menjadi fondasi utama yang tidak dapat ditawar.

Oleh karena itu, Menkeu meminta seluruh jajaran untuk bekerja secara konsisten dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat.

Ia juga menegaskan pentingnya keselarasan dalam menjalankan kebijakan agar tidak terjadi fragmentasi di dalam organisasi.

Setiap pejabat diharapkan mampu menjalankan arahan yang telah ditetapkan tanpa membuat kebijakan sendiri yang berpotensi mengganggu stabilitas.

Khusus bagi jajaran Direktorat Jenderal Pajak, Menkeu memberikan penekanan tambahan terkait peran strategis mereka.

Tugas mereka tidak hanya sebatas menghimpun penerimaan negara, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

"Kerjakan dengan baik, jaga integritas, jalankan kebijakan, jangan membuat kebijakan sendiri-sendiri," tutur Purbaya lagi.

"Pesan saya, kita tidak hanya memungut pajak, kita menjaga kepercayaan rakyat, memperkuat penerimaan negara, dan memastikan NKRI terus berdiri tegak," tandasnya.

Pesan ini mencerminkan tanggung jawab besar aparatur negara dalam menjaga keberlangsungan bangsa melalui kinerja yang profesional dan berintegritas.