Pertamina: Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi Mengikuti Regulasi yang Berlaku

Suara.com - Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menjelaskan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

Hal ini dikemukakannya  menanggapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax (RON 92) yang sebelumnya Rp12.300, naik menjadi Rp16.250 dan Pertamax Green (RON 95) berubah dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 dilakukan karena mengikuti pergerakan harga pasar minyak mentah dunia.

Di tempat terpisah, anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno berharap, kenaikan ini tidak akan memberi dampak terhadap keberlanjutan dunia usaha. Menurutnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi saat ini merupakan bentuk penyesuaian atas harga minyak mentah yang selama beberapa bulan terakhir bertahan di kisaran 80-100 USD per barel.

Harga tersebut bisa lebih tinggi karena adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan. Kondisi ini bahkan diproyeksikan akan bergerak naik lagi, apalagi Iran resmi menutup total Selat Hormuz untuk semua aktivitas pelayaran.

“Berhubung jenis BBM Pertamax bukan merupakan bagian dari JBT (Jenis BBM Tertentu) atau JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan), tentunya tidak mendapatkan subsidi pemerintah sehingga harganya akan naik-turun sesuai harga minyak mentah dunia,” kata Eddy, saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Kamis (11/6/2026).

Eddy memahami bahwa kenaikan harga Pertamax akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan beban operasional pelaku usaha, tapi dampak tersebut sudah lebih dulu dirasakan masyarakat dan pelaku usaha ketika BBM nonsubsidi lainnya lebih dahulu mengalami kenaikan harga, seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Eddy meyakini kenaikan biaya operasional tidak akan berpengaruh signifikan terhadap harga jual produk akhir.

“Harapan dunia usaha agar pemerintah dapat memberikan dukungan atau insentif di bidang lainnya, baik insentif fiskal maupun nonfiskal, dengan tujuan agar operasional dan kinerja dunia usaha tetap terjaga,” katanya.

Eddy yang juga Wakil Ketua MPR RI ini berharap tidak terjadi migrasi besar-besaran konsumen Pertamax ke BBM bersubsidi Pertalite. Ia menilai pemerintah telah mengatur dengan ketat tata cara pembelian BBM jenis Pertalite bagi kalangan atau konsumen tertentu.

Seperti diketahui, penyesuaian harga Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. ***