Pemerintah Tepat Naikkan Harga Pertamax

Suara.com - Keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax, produk BBM nonsubsidi yang dijual Pertamina, dinilai tepat karena membantu mengurangi tekanan keuangan Pertamina, menahan beban kompensasi energi, dan mengirim sinyal bahwa pemerintah mulai lebih disiplin menyesuaikan harga energi dengan kondisi minyak dunia dan pelemahan rupiah.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan kebijakan pemerintah itu lebih masuk akal dan memperbaiki kredibilitas rezim Prabowo Subianto di mata pasar atau investor global.

"Jadi, secara prinsip langkah ini tepat," kata Josua kepada Suara.com di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Josua meneruskan pilihan pemerintah untuk menaikkan harga Pertamax lebih masuk akal dibandingkan dengan menaikkan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan solar. Alasannya karena pengguna Pertamax umumnya lebih mampu secara ekonomi dan porsinya terhadap konsumsi rumah tangga lebih kecil dibanding Pertalite.

Selain itu dengan harga BBM nonsubsidi yang lebih mendekati nilai keekonomian, permintaan BBM impor juga bisa lebih terkendali sehingga kebutuhan dolar AS untuk impor energi dapat berkurang secara bertahap.

Dalam jangka menengah, sinyal disiplin harga energi dapat membantu persepsi investor terhadap pengelolaan fiskal, terutama jika pemerintah menjelaskan kebijakan ini secara transparan dan konsisten.

Sebelumnya beberapa analis mengakui bahwa kebijakan pemerintah menaikkan harga Pertamax hari ini sudah berimbas positif pada penguatan rupiah dan kinerja IHSG.

Meski demikian ia mengakui bahwa kebijakan ini juga memiliki risiko yang tidak kecil. Kenaikan harga Pertamax yang cukup tajam dapat menambah tekanan inflasi, terutama melalui biaya transportasi, logistik, dan ekspektasi harga.

Walaupun Pertamax bukan BBM yang paling besar bobotnya dalam inflasi, kenaikan lebih dari 30 persen tetap dapat terasa, terutama pada kelompok masyarakat perkotaan, pengguna kendaraan pribadi, jasa transportasi, serta pelaku usaha kecil yang memakai BBM nonsubsidi.

"Dampak langsung ke inflasi diperkirakan sekitar < 0,1 poin persentase," kata Josua.

Risiko terbesar, imbuh dia, justru bukan hanya inflasi tetapi distorsi pasar.

"Selisih harga Pertalite dan Pertamax yang melebar hingga sekitar Rp6.250 per liter dapat mendorong sebagian pengguna Pertamax berpindah ke Pertalite," ia menjelaskan.

Jika perpindahan ini terjadi meluas, maka maka beban subsidi Pertalite bisa bertambah, kuota Pertalite lebih cepat habis, antrean di SPBU meningkat, dan tujuan awal mengurangi tekanan fiskal menjadi tidak optimal.

Dengan kata lain, pemerintah bisa menghemat dari Pertamax, tetapi kehilangan sebagian manfaatnya melalui kenaikan konsumsi Pertalite. Karena itu, penyesuaian harga Pertamax harus dibarengi pembatasan yang lebih rapi pada BBM subsidi agar tepat sasaran.

Josua meneruskan, bagi ekonomi Indonesia, dampaknya akan bersifat campuran. Dalam jangka pendek, kenaikan harga Pertamax cenderung menekan daya beli, menambah biaya usaha, dan memperkuat alasan BI untuk menjaga suku bunga tetap tinggi. Ini kurang baik bagi konsumsi dan sektor saham yang sensitif terhadap bunga, seperti properti, otomotif, pembiayaan, dan ritel.

"Namun dalam jangka menengah, jika kebijakan ini berhasil mengurangi tekanan impor energi, memperbaiki beban fiskal, dan menjaga kepercayaan investor, dampaknya bisa lebih positif terhadap rupiah, SBN, dan IHSG. Kuncinya ada pada kredibilitas kebijakan, bukan sekadar kenaikan harga," tekan Josua.