- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendesak PT PLN segera mengatasi pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Pulau Jawa.
- Bahlil menegaskan bahwa penyelesaian masalah teknis operasional kelistrikan sepenuhnya merupakan wewenang dan tanggung jawab pihak manajemen PLN.
- Pemerintah memastikan stok batubara nasional dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional pembangkit listrik PLN.
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons keluhan masyarakat terkait adanya pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah, termasuk wilayah Pulau Jawa.
Bahlil menegaskan bahwa penyelesaian masalah teknis operasional sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan kendali PT PLN (Persero), bukan kementeriannya.
"Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman. Dengan kata lain segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN," ujar Bahlil lewat keterangannya yang dikutip pada Senin (22/6/2026).
Bahlil menjelaskan, posisi Kementerian ESDM dalam struktur kelistrikan nasional berada pada ranah pembuat kebijakan. Sementara itu, eksekusi operasional dan pelayanan di lapangan merupakan tugas mutlak pihak manajemen PLN.

"Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan ya. Bukan kita. Kita regulasinya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN," tutur Bahlil.
Terkait gangguan tersebut, Bahlil mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN untuk mendesak percepatan langkah mitigasi agar sistem kelistrikan kembali normal.
Di sisi lain, Bahlil membantah spekulasi yang menyebut pemadaman terjadi akibat kelangkaan pasokan bahan bakar di pembangkit listrik. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan batubara untuk sektor kelistrikan domestik saat ini dalam posisi aman dan tercukupi.
Dari total kebutuhan batubara PLN sebesar 154 juta ton, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) telah memberikan penugasan pasokan kepada perusahaan tambang nasional sebesar 180 juta hingga 190 juta ton.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 134 juta ton di antaranya sudah resmi dikontrak.
"Artinya tinggal sekitar 18 juta kan? Dimananya ada kekurangan. Teknisnya, untuk sampai di power plan-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," terang Bahlil.," pungkasnya.