Gejolak Timur Tengah Bikin LNG Mahal, Indonesia Tak Bisa Menghindar

Suara.com - Lonjakan harga energi global akibat ketegangan geopolitik semakin menekan pasar gas alam cair (LNG) dunia. Namun di tengah kenaikan harga yang terjadi di berbagai negara, harga LNG di Indonesia dinilai masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.

Praktisi migas Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan penyesuaian harga energi non-subsidi, termasuk LNG, merupakan konsekuensi yang harus dihadapi seluruh pelaku industri ketika harga energi global mengalami gejolak.

Menurut Widhyawan, harga LNG sangat bergantung pada mekanisme pengadaan, baik melalui kontrak jangka panjang maupun pembelian spot di pasar internasional. Untuk LNG berbasis spot, harga saat ini mengalami kenaikan signifikan seiring melonjaknya indeks Japan Korea Marker (JKM), yang menjadi acuan utama harga LNG di kawasan Asia Pasifik.

"Kalau mengikuti harga pasar, naik turun harga adalah hal yang biasa dan itu yang dihadapi oleh seluruh pengguna LNG," ujar Widhyawan kepada wartawan.

Ia mengungkapkan, sepanjang 2026 indeks JKM telah melonjak sekitar 111 persen. Kenaikan tersebut turut mendorong naiknya Indonesian Crude Price (ICP) yang menjadi salah satu acuan harga energi nasional. Pada April 2026, ICP tercatat meningkat sekitar 99 persen dibandingkan asumsi awal tahun.

Mantan Gubernur Indonesia untuk OPEC periode 2015-2016 itu menjelaskan bahwa LNG yang dipasarkan melalui kontrak jangka panjang umumnya menggunakan formula berbasis harga minyak atau oil index. Dalam skema tersebut, harga ditentukan berdasarkan persentase tertentu terhadap harga minyak mentah yang dikenal dengan istilah slope.

"Besaran slope berbeda-beda tergantung kondisi pasar saat kontrak dinegosiasikan. Ketika pasokan melimpah, slope biasanya lebih kecil, dan sebaliknya," jelas pengajar Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut.

Di sisi lain, kontrak ekspor LNG Indonesia yang masih berjalan juga menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga domestik. Menurutnya, setiap kebijakan perlu mempertimbangkan kewajiban kontraktual agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar di kemudian hari.

Meski harga LNG dalam negeri mengalami penyesuaian, Widhyawan menegaskan bahwa kondisi di Indonesia masih lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain di kawasan.

Data pasar menunjukkan harga LNG industri di Filipina saat ini mencapai sekitar USD 28,50 per MMBTU. Sementara di Vietnam berada di kisaran USD 27,81 per MMBTU.

Adapun di Singapura, harga LNG untuk pengguna industri skala besar telah mencapai USD 40,12 per MMBTU. Untuk pengguna ritel dan umum bahkan menyentuh USD 47,54 per MMBTU.

Sebagai perbandingan, harga LNG di Indonesia setelah penyesuaian diperkirakan berada pada rentang USD 21 hingga USD 25 per MMBTU. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga, meskipun harga energi global terus bergerak naik.

Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai lonjakan harga energi global akibat faktor geopolitik telah menciptakan tantangan besar bagi seluruh pelaku usaha.

Menurut David, kondisi saat ini memunculkan "twin dilemma" atau dilema ganda. Di satu sisi, perusahaan penyedia energi menghadapi lonjakan biaya operasional dan tekanan regulasi. Di sisi lain, industri pengguna energi juga terbebani kenaikan biaya produksi yang tidak selalu dapat diteruskan kepada konsumen.

"Situasi ini menyebabkan adanya twin dilemma. Industri penyedia energi menghadapi lonjakan biaya operasional dan tekanan regulasi, sementara industri pengguna mengalami kenaikan biaya produksi yang terkadang tidak bisa diteruskan ke konsumen," ujarnya.

David menegaskan kenaikan harga energi non-subsidi, termasuk LNG, merupakan fenomena global yang sulit dihindari. Karena itu, kebijakan yang hanya berpihak pada satu sektor dinilai bukan solusi jangka panjang.

"Membela satu sektor dengan mengorbankan sektor lainnya justru dapat menimbulkan masalah baru. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan agar industri penyedia energi dan pengguna energi sama-sama dapat bertahan," katanya.

Di tengah ketidakpastian geopolitik dan tingginya volatilitas harga energi dunia, pemerintah dan pelaku usaha dituntut mencari titik temu agar ketahanan energi nasional tetap terjaga tanpa mengganggu daya saing industri domestik.