Aset Properti Jampidsus Febrie Adriansyah Tersebar di Jabar, Didominasi Lokasi Elit

Suara.com - Kekayaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, jadi sorotan publik di tengah temuan-temuan penegak hukum yang mengarah padanya.

Terlebih, aset yang berwujud aset properti bernilai belasan miliar rupiah. Ketertarikan masyarakat ini memuncak bertepatan dengan langkah agresif kepolisian dari Kortas Tipidkor dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang melakukan serangkaian penggeledahan di berbagai lokasi strategis pada Rabu (8/7/2026).

Menelisik data elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) KPK periode 31 Desember 2024, Febrie tercatat mengantongi total harta bersih tanpa utang sebesar Rp18.261.445.180.

Dari angka akumulatif tersebut, tulang punggung kekayaannya didominasi oleh investasi di sektor properti.

Dokumen resmi negara itu membeberkan bahwa Febrie menguasai dua bidang tanah beserta bangunannya di kawasan Jakarta Selatan, ditambah tiga aset serupa yang tersebar di Tangerang Selatan dan Bandung. Keseluruhan portofolio lahan dan bangunan ini ditaksir mencapai Rp14.852.820.000.

Sebagai instrumen pembanding, nilai belasan miliar tersebut sangat rasional jika melihat standar harga pasar properti di ketiga wilayah tersebut saat ini.

Di area strategis Jakarta Selatan, estimasi harga komersial tanah umumnya berkisar antara Rp20 juta hingga lebih dari Rp50 juta per meter persegi, bergantung pada eksklusivitas lokasi.

Sementara itu, untuk kawasan residensial premium di Tangerang Selatan (seperti BSD atau Bintaro) dan titik-titik elite di Bandung, harga pasaran lahan bertengger di rentang Rp10 juta sampai Rp25 juta per meter persegi.

Dengan total valuasi yang nyaris menyentuh Rp15 miliar, aset tersebut merepresentasikan kepemilikan lahan yang cukup luas atau spesifikasi bangunan bervaluasi tinggi di kelasnya.

Di luar kekayaan tidak bergerak, sang Jampidsus juga memarkirkan dananya pada empat kendaraan bermotor senilai total Rp2,31 miliar, yang meliputi Toyota Alphard, Toyota Land Cruiser Prado, Peugeot New 2008 AT, serta Honda HR-V.

Ia pun mengamankan kas dan setara kas sebesar Rp938 juta, harta bergerak lainnya Rp60 juta, serta instrumen kekayaan lain senilai Rp100 juta.

Operasi Senyap di Cipete dan Ironi Sang Pemburu Koruptor

Sorotan tajam terhadap aset pribadi Febrie ini beriringan dengan operasi penegakan hukum berskala besar oleh kepolisian.

Pada waktu yang berdekatan, penyidik menggeledah sejumlah lokasi, termasuk kawasan Sudirman, Kuningan, serta sebuah restoran bergaya Prancis, Cafe De Clan, dan Poin Money Changer di Cipete, Cilandak.

Kombes Pol Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya, mengonfirmasi bahwa tim di lapangan berhasil membongkar sebuah brankas tersembunyi di balik lemari restoran tersebut.

Dari dalamnya, aparat menyita tumpukan uang tunai dalam denominasi dolar Amerika Serikat dan Singapura yang kini masih dalam proses penghitungan, beserta sejumlah dokumen krusial.

Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Victor Dean Mackbon, operasi paksa ini berangkat dari dua laporan polisi terkait dugaan suap, gratifikasi, tindak pidana korupsi, serta pencucian uang.

Secara spesifik, penyidikan ini mendalami pusaran kasus PT Asabri dan Asuransi Jiwasraya periode 2020–2025, dugaan korupsi yang memicu krisis listrik (blackout) di Sumatera, serta patgulipat pembayaran PT CBS kepada PT KNO.

Situasi ini memunculkan ironi tersendiri. Pasalnya, sejak dilantik pada Januari 2022, nama Febrie justru harum sebagai ujung tombak pembongkaran skandal megakorupsi nasional.

Ia adalah sosok di balik pengungkapan kasus tata niaga timah Harvey Moeis, korupsi BTS 4G Kominfo, manipulasi emas PT Antam, hingga operasi tangkap tangan hakim di Surabaya.

Ketegangan antarlembaga semakin kentara ketika kediaman dinas Febrie Adriansyah terpantau mendapat pengawalan ketat dari personel TNI pasca-penggeledahan oleh Polri. Fenomena ini langsung memicu kritik keras dari kalangan pengamat.

Bambang Rukminto, Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), menilai bahwa pengerahan elemen militer dalam konteks ini sudah menerabas batasan institusional.

Menurutnya, kapasitas TNI sejatinya difokuskan untuk menjaga objek vital negara, bukan diperbantukan sebagai perisai bagi rumah pribadi seorang birokrat.

Terlebih, akar persoalan yang sedang disidik merupakan ranah tindak pidana korupsi yang sepenuhnya tunduk pada koridor yurisdiksi hukum sipil.