Bahlil Buka Peluang Aceh Dapat Porsi Manfaat Lebih Besar dari Blok Andaman

Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membuka peluang bagi Pemerintah Provinsi Aceh untuk mendapatkan porsi manfaat ekonomi yang lebih besar dari pengelolaan Blok Andaman.

Saat ini, pemerintah pusat tengah mengkaji skema pembagian pendapatan, termasuk upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dari proyek raksasa minyak dan gas bumi (migas) tersebut.

Bahlil menjelaskan, ada dua isu utama yang kini sedang digodok secara intensif. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah mengenai ketentuan hak partisipasi atau participating interest (PI) sebesar 10 persen yang terikat regulasi jarak wilayah kerja migas dari garis pantai.

"Ada dua aspirasi. Andaman itu yang blok sekarang itu 12 mil di atas darat. Undang-Undang menyatakan kalau 12 mil ke bawah itu participating interest-nya ada 10 persen yang diberikan prioritas kepada daerah. Kalau yang 12 mil ke atas itu adalah kewenangan pemerintah pusat," kata Bahlil dalam keterangannya yang dikutip Minggu (12/7/2026).

Solusi "Setengah Kamar" untuk Kepentingan Daerah

Meskipun secara regulasi kewenangan pemberian PI berada di tangan pemerintah pusat karena posisi blok di atas 12 mil, Bahlil mengaku telah menjalin komunikasi langsung dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), guna mencari jalan tengah yang saling menguntungkan.

Ia menegaskan, persoalan ini juga telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto demi merumuskan formulasi terbaik.

"Saya sudah kasih tahu Pak Gub (Muzakir), kita bicarakan setengah kamar. Tidak mungkin orang Papua tidak memahami perasaan saudara-saudara saya dari Aceh. Kalau memang harus kita bagi, bagi saja," ujar Bahlil menekankan asas keadilan daerah.

Bahlil juga mengimbau agar segala kendala atau ketidaksepakatan diselesaikan melalui ruang dialog yang kondusif. "Kalau ada yang kurang-kurang dibicarain baik-baik. Jangan pakai gaya-gaya, ya gitulah kira-kira. Bahaya nanti, setengah kamar baru kita bicara," imbuhnya.

Selain pembagian porsi pendapatan finansial, skema lain yang sedang dipertimbangkan pemerintah adalah pengalokasian produksi gas dari Blok Andaman untuk memutar roda industri hilir di Serambi Mekah.

Produksi awal Blok Andaman diperkirakan mampu menembus angka sekitar 300 juta kaki kubik per hari (MMscfd). Sebagian dari total produksi tersebut telah dipetakan untuk memenuhi kebutuhan PT PLN (Persero).

Sementara itu, sisa pasokan gasnya sedang diupayakan untuk memasok industri strategis lokal, salah satunya adalah produsen pupuk nasional, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).

"Nah, ini lah kemudian yang masih ada kurang lebih sekitar sebagian yang harus kita bicarakan untuk kalau bisa itu dipakai dalam rangka memenuhi industri di Provinsi Aceh agar ekonominya bisa berjalan," jelas Bahlil.

Langkah alokasi domestik ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menekan ketergantungan PT Pupuk Iskandar Muda terhadap pasokan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) dari luar daerah, yang selama ini struktur harganya masih harus ditopang oleh subsidi pemerintah pusat.