Pengusaha Keluhkan Proyek PSN dan KEK Belum Mulus di Lapangan, Minta Pemerintah Turun Tangan

Suara.com - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mengeluhkan pelaksanaan sejumlah proyek berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dinilai masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Padahal, proyek-proyek tersebut diharapkan menjadi motor penggerak investasi dan industri nasional.

Ketua Umum HKI, Akhmad Maruf Maulana, mengatakan pihaknya sengaja mengundang sejumlah kementerian dan lembaga dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HKI untuk meminta penjelasan mengenai berbagai hambatan yang dihadapi pelaku kawasan industri.

"Maka kami mengundang beberapa kementerian, Menteri Lingkungan, ATR/BPN, BKPM, DEN, Pak Menko, di mana adanya banyak teman-teman yang ekspansi, Pak Menteri, baik itu PSN, baik itu KEK, tidak berjalan di lapangan, Pak Menteri," kata Maruf di hadapan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Menurut Maruf, pelaku kawasan industri membutuhkan kepastian dari pemerintah mengenai arah penyelesaian berbagai persoalan yang menghambat realisasi investasi.

"Kami akan menagih, Pak Menteri, supaya mereka bisa memberi jawaban pasti sebenarnya arahnya mau dibawa ke mana kita ini," ujarnya.

Ia menuturkan, berbagai investasi yang berhasil diperoleh pengelola kawasan industri hingga kini masih terbentur persoalan di lapangan. Karena itu, HKI berharap pemerintah dapat mempercepat penyelesaian hambatan tersebut agar investasi segera terealisasi.

"Kami ini murni pelaku industri yang harapan kami ada kejelasan di lapangan, karena investasi yang kami dapat memenuhi hambatan-hambatan yang luar biasa di lapangan, Pak Menteri," kata Maruf.

Maruf mengungkapkan, persoalan proyek PSN dan KEK juga telah disampaikan kepada sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Semalam kami jumpain Pak Luhut, Pak Menteri, kami mengadu juga ke beliau apa hambatan daripada PSN dan KEK yang kok tidak bisa transaksi di lapangan yang sudah teman-teman ajukan," ujarnya.

Selain itu, HKI meminta Kementerian Perindustrian membantu mendorong pemerintah daerah agar mempercepat penerbitan rekomendasi maupun perizinan bagi proyek PSN dan KEK.

"Harapan kami dari Kemenperin supaya ada semacam surat supaya betul-betul yang kami sudah lakukan PSN, baik itu KEK, Pak Menteri, supaya ada rekomendasi-rekomendasi dari pemerintah daerah secepatnya bisa dikeluarkan," kata Maruf.

Di akhir sambutannya, Maruf kembali menyinggung masih adanya proyek KEK yang belum menunjukkan perkembangan meski regulasinya telah terbit.

"PP-nya sudah keluar, KEK-nya enggak keluar-keluar, Pak Menteri," ucapnya.