REGIONAL:
- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengoreksi pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang keuntungan penggilingan padi yang mencapai Rp2 triliun per bulan.
- Keuntungan Rp2 triliun per bulan dari penggilingan padi tersebut merupakan hasil penipuan yang merampas hak rakyat.
- Analisis mendalam Kementan mencatat kerugian Rp98 triliun akibat peredaran beras premium tidak sesuai standar mutu.
Suara.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengoreksi Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa ada penggilingan padi meraup untung hingga Rp2 triliun per bulan.
Amran, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (30/7/2026) mengatakan uang Rp2 triliun yang disebut-sebut Presiden Prabowo bukan keuntungan, tapi penipuan yang merampas hak rakyat.
Sebelumnya pernyataan Presiden Prabowo yang mengeklaim kini ada penggilingan padi yang bisa untuk Rp2 triliun per bulan kembali viral di media sosial. Klaim itu disampaikan Prabowo di acara peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) tahun lalu.
"Pertanyaan-pertanyaan kemarin ada yang statement dari Bapak Presiden, kami harus luruskan substansinya apa penyampaian itu," kata Amran dalam konferensi pers di Kementan Jakarta Selatan, Kamis (30/7).
Menurut Amran grup perusahaan penggilingan padi yang meraup untung hingga Rp2 triliun per bulan telah merampas hak rakyat.
"Ini berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap tata niaga beras nasional bertajuk Darurat Mafia Beras," kata Mentan.
Dia memaparkan hasil analisis menunjukkan kerugian mencapai Rp98 triliun akibat peredaran beras premium yang tidak sesuai standar mutu, ditambah potensi kerugian konsumen hingga Rp71,9 triliun per tahun dari peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat.
"Angka triliunan rupiah ini bukan keuntungan bisnis yang wajar. Ini merampas hak rakyat," tegas Amran.
Ia menyebutkan anggaran ketahanan pangan tahun 2025 tercatat Rp144,6 triliun, disalurkan melalui kementerian dan lembaga sebesar Rp59,42 triliun, Badan Usaha Milik Negara Rp63,00 triliun, Transfer ke Daerah Rp22,17 triliun, dan pembiayaan Rp0,05 triliun.
Dari subsidi tersebut, lanjut Amran, produksi padi nasional bernilai Rp537 triliun dengan produksi beras 34,69 juta ton, mengacu Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp13,5 juta per ton dan rata-rata harga versi Kementerian Perdagangan Rp15,5 juta per ton.
"Namun distribusi keuntungannya timpang. Petani hanya menerima pendapatan rumah tangga sebesar Rp1,87 juta dari alokasi Rp215 triliun," jelasnya
Pengusaha penggilingan atau RMU justru menerima porsi terbesar sebesar Rp259 triliun, dengan temuan spesifik satu grup perusahaan meraup keuntungan tidak wajar hingga Rp2 triliun per bulan dari praktik penipuan mutu.
Mentan memaparkan hasil analisis subsidi beras pemerintah. Rantai pasok beras dikuasai pengusaha besar atau konglomerat. Konglomerat memanfaatkan subsidi pemerintah untuk kegiatan komersial hingga 40 persen, dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan menaikkan harga di atas HET.
"Temuan di lapangan beberapa waktu lalu menunjukkan banyak beras premium tidak sesuai Standar Nasional Indonesia, dengan tingkat pelanggaran mencapai 85,56 persen," ucap Amran.
Sebanyak 39,75 persen dari total beras premium yang beredar, setara 12,2 juta ton, diperkirakan melanggar standar atau merupakan bentuk penipuan konsumen, dengan total kerugian mencapai Rp98 triliun.
TERPOPULER